Sabtu, 22 September 2018

Jember Memprihatinkan, Jumlah Anak Gizi Buruk Terbanyak di Jatim

Kamis, 13 Juli 2017 18:54:00 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Jember Memprihatinkan, Jumlah Anak Gizi Buruk Terbanyak di Jatim
Foto Ilustrasi

Jember (beritajatim.com) - Jumlah anak penderita gizi buruk di Kabupaten Jember tertinggi di Jawa Timur. Menurut data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dilansir di Jakarta dan dimuat media massa, penderita gizi buruk di Jember mencapai 8.035 orang.

Sementara itu, di Bangkalan ada 3.247 orang anak, di Sumenep ada 3.319 orang, di Sampang ada 3.537 orang, dan di Lamongan ada 4.403 orang penderita gizi buruk. Anggota Komisi IX DPR RI Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang Ayub Khan prihatin dengan kondisi tersebut.

"Dalam APBN Perubahan 2017, Kementerian Kesehatan sudah menargetkan refocusing anggaran," kata Ayub, Kamis (13/7/2017). Anggaran ini diprioritaskan untuk gizi buruk. Peningkatan anggaran terjadi dari tahun ke tahun, dari semulai Rp 100 miliar hingga saat ini sekitar Rp 1 triliun. Anggaran ini diusulkan ke DPR RI untuk menyuplai makanan tambahan bagi penderita gizi buruk.

Anggaran ini didistribusikan hingga puskesmas. "Juga ada prioritas untuk anggaran tablet tambah darah. Ini sudah harus dimenej sejak ibu pasangan muda," kata Ayub.

"Memang penanganannya tak hanya dari Kementerian Kesehatan, tapi harus llintas sektoral. Karena ini juga menyangkut pola hidup, lingkungan sehat, sanitasi, dan lain sebagainya. Kementerian Kesehatan tak bisa mengatasi ini sendirian. Jadi harus bersama-sama menangani persoalan ini," kata Ayub.

Ayub menduga ada ketidaksinkronan antara pemerintah kabupaten dan kota dengan Kementerian Kesehatan. "Jadi mungkin menu DAK (Dana Alokasi Khusus) belum sinkron betul, sehingga harus ada evaluasi, harus ada mapping. Kebutuhan setiap kabupaten dan kota tidak sama. Jadi menunya harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah," katanya.

Ayub mengatakan, pemerintah daerah lebih memahami daerah masing-masing. "Tapi kami juga melihat pemerintah daerah kadang banyak menyerahkan masalah kesehatan ke pemerintah pusat. Padahal dalam amanah undang-undang sudah disampaikan bahwa 10 persen APBD harus masuk anggaran kesehatan. Ini yang mungkin belum semua menjalankan amanah tersebut," katanya.

Ayub akan berkoordinasi dengan Komisi D DPRD Jember soal ini. "Kami sendiri sangat mendukung pemerintah pusat. Kalau data itu benar, kami akan memberikan sesuai. Kalau data valid, otomatis anggaran tepat digunakan. Komisi IX sangat mendukung anggaran untuk penanganan pra gizi buruk," katanya. [wir/but]

Tag : gizi buruk

Komentar

?>