Selasa, 12 Desember 2017

Kepatuhan Dispendik Jember terhadap Permendikbud Dipertanyakan

Selasa, 11 Juli 2017 23:19:37 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Kepatuhan Dispendik Jember terhadap Permendikbud Dipertanyakan
Sekretaris Komisi D Nur Hasan

Jember (beritajatim.com) - Komisi D DPRD Jember mempertanyakan tingkat kepatuhan Dinas Pendidikan setempat terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017, dalam rapat kerja di ruang komisi, Selasa (11/7/2017).

Dispendik mengubah ketentuan pagu rombongan belajar dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP dari 32 siswa menjadi 36 siswa. Dengan perubahan tersebut, jumlah siswa yang tak tertampung di SMP negeri berkurang dari dua ribu orang menjadi 1.500 orang.

"Setelah berkoordinasi dengan semua kepala sekolah melalui MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) Negeri, disepakati bahwa kami menggunakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) untuk pendidikan dasar, di mana di situ dinyatakan bahwa (kuota satu rombel) SMP tidak boleh melebihi 36 siswa. Kami bersandar pada SE Menteri Pendidikan Kebudayaan 6 Juli 2017," kata Kepala Seksi Kesiswaan dan Layanan Dinas Pendidikan Jember Nur Hamid. 

Sekretaris Komisi D Nur Hasan mengatakan, peraturan terbaru adalah Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. "Tujuannya adalah penyebaran siswa, tak ada sekolah favorit. Kalau Anda memakai seperti ini (perubahan standar pagu rombel), roh permendikbud tidak dilaksanakan," katanya.

Nur Hasan meminta Dispendik untuk mengkaji benar daya tampung siswa sekolah negeri dan swasta dibandingkan dengan jumlah pendaftar. "Kalau semua Kepala Dinas begini semua (membuat kebijakan sendiri, red), apa gunanya menteri di atas memiliki kebijakan memeratakan pendidikan agar tak ada sekolah kota dan pinggiran," katanya.

Nur Hamid mengatakan, daya tampung 94 lembaga SMP negeri di Jember adalah 15 ribu siswa. "Sementara jumlah pendaftar 20 ribu orang secara keseluruhan. Itu sudah pakai SPM (Standar Pelayanan Minimal)," katanya.

Sementara itu, Nur Hamid mengatakan, tidak semua anak mau belajar di SMP swasta yang terlalu di kawasan pinggiran. "Khususnya di pondok pesantren, pasti siswa SMP di sana akan membludak karena rata-rata bukan dari Kabupaten Jember. Kami sulit memprediksi (jumlah siswa SMP swasta). Kebanyakan SMP di pondok pesantren dan muridnya berasal dari luar Jember, dan itu pun sampai sekarang selalu berdatangan dan sekolah di sini. Daya tampungnya pun tidak ada standar. Tak ada pembatasan di situ," katanya.

Nur Hasan menyebut data yang dimiliki Dispendik tidak komprehensif. "Jadi wajar kalau penganggaran di Dinas Pendidikan kacau balau," katanya.

Anggota Komisi D Isa Mahdi mengatakan, jika persoalan ini tak segera diselesaikan, maka lulusan SD dan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya semakin tinggi. Ini karena setiap siswa yang melebihi pagu rombongan belajar tak akan tercatat di Dapodik (Data Pokok Pendidikan). "Ini lebih mengerikan, kalau tidak segera didapatkan data yang jelas di Kabupaten Jember," katanya.

Nur Hasan meminta agar perebutan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) membuat sekolah negeri melanggar Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. "Dengan pengurangan siswa, pasti ada pengurangan dana yang diterima dan pasti ada perencanaan yang akan dikurangi. Permendikbud ya dilaksanakan. Kasihan sekolah-sekolah swasta. Dikasihlah siswa," katanya. [wir/suf]

Tag : ppdb jember

Komentar

?>