Kamis, 24 Agustus 2017

Kadispendik: Kebijakan Pendidikan Jangan Bikin Gaduh di Daerah

Senin, 19 Juni 2017 23:28:01 WIB
Reporter : Fahrizal Tito
Kadispendik: Kebijakan Pendidikan Jangan Bikin Gaduh di Daerah
Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman

Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Saiful Rachman berharap agar kebijakan nasional perihal pendidikan tidak membuat gaduh masyarakat yang ada di daerah. Terlebih tahun ajaran baru akan dilaksanakan.

"Kita berharap semua ini segera berakhir. Tidak menjadi gaduh karena wacana. Karena kita sendiri juga harus mempersiapkan diri menjelang tahun ajaran baru," tutur Saiful, Senin (19/6/2017).

Dalam persiapan tahun ajaran baru, lanjut dia, sekolah harus.menghitung jam kerja guru, sistem kredit semester dan berbagai program lainnya.

Saiful mengaku, sebenarnya dalam waktu dekat ini pihaknya akan membuat naskah akademik sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan sekolah delapan jam sehari. Naskah itu akan dibentuk dengan mengumpulkan sejumlah elemen seperti dewan pendidikan, Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama.

"Kita baru saja akan mengumpulkan elemen pendidikan untuk menyusun naskah akademik sebagai dasar sikap Jawa Timur," ungkap nantan Kepala Badiklat Jatim itu.

Diketahui, berbagai wacana pendidikan setelah pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) telah menimbulkan sejumlah gejolak di masyarakat. Mulai dari Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hingga dikeluarkannya peraturan menteri (Permen) yang mengatur jam kerja guru Aparatus Sipil Negara (ASN). Dampak permen tersebut memunculkan berbagai pendapat terhadap sekolah 5 hari yang akan diterapkan.

Hingga akhirnya kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2017 akan diganti dengan peraturan presiden. "Kebijakan kemarin belum berkoordinasi dengan daerah. Akhirnya bikin gaduh di masyarakat. Saya harapkan suasana gaduh di pendidikan ini berakhir," tandasnya.

Sementara di tengah-tengah kegaduhan itu, pihaknha masih menerapkan pola pembelajaran yang sediakala dilakukan. Namun jika sekolah swasta mampu untuk menerapkan Fullday Scholl pihaknya masih mempersilahkan.

"Tetapi negeri masih mengikuti 6 hari belajar di sekolah. Saat ini menggunakan pola yang lama, tidak perlu gaduh antara guru, kepala sekolah ataupun siswa," tandasnya. [ito/suf]

Komentar

?>