Kamis, 23 Nopember 2017

Puskesmas yang Lulus Akreditasi Perlu Diberi Hadiah DAK

Senin, 19 Juni 2017 15:22:10 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Puskesmas yang Lulus Akreditasi Perlu Diberi Hadiah DAK

Jember (beritajatim.com) - Komisi D DPRD Jember menyarankan kepada Dinas Kesehatan agar memberikan 'hadiah' anggaran dana alokasi khusus (DAK) bagi semua pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang telah lulus akreditasi.

Tahun 2015, lima puskesmas telah terakreditasi oleh pemerintah pusat. Tahun 2016, enam puskesmas yang terakreditasi. Tahun 2017, rencananya ada 16 puskesmas yang mengikuti ujian akreditasi, dan empat puskesmas di antaranya menunggu pengumuman. Tahun 2018, ditargetkan ada 12 puskesmas terakreditasi, dan pada 2019 dijadwalkan ada 11 puskesmas.

Sekretaris Komisi D DPRD Jember Nur Hasan mengatakan, status terakreditasi seharusnya diikuti dengan perbaikan infrastruktur dan sarana-prasarana puskesmas. Dengan demikian pelayanan puskesmas akan meningkat.

Nur Hasan menyarankan Dinas Kesehatan melakukan inspeksi ke puskesmas-puskesmas. "Tidak usah masuk ke kantor puskesmas. Langsung saja ke belakang, lihat kamar mandinya. Rata-rata kotor. Mereka mengeluh tak ada dana perawatan dari APBD. Jadi kami menyarankan agar pada Perubahan APBD 2017 dana perawatan itu dianggarkan pemerintah daerah. Rp 50 juta setahun masing-masing untuk 51 puskesmas, saya kira APBD Jember mampu," katanya.

Komisi D juga mengkritik aspek pelayanan puskesmas. "Memang kita rasakan di mana-mana pelayanan puskesmas tidak bisa maksimal, walau ada dana japel (jasa pelayanan). Padahal dengan dana japel, penghasilan perawat dan dokter meningkat. Semestinya mereka sudah bisa tersenyum. Kalau dulu, sebelum ada japel, gaji tenaga honorer sedikit sekali," kata Nur Hasan.

Sebagian besar puskesmas sendiri, menurut Nur Hasan, mengeluh karena tidak bisa mengklaim pengeluaran biaya untuk pasien pengguna surat pernyataan miskin (SPM). Ini tentu mengherankan Nur Hasan. Pasalnya, DPRD Jember menyetujui sebagian anggaran untuk pasien SPM dilekatkan di Dinas Kesehatan adalah untuk meringankan puskesmas.

Anggota Komisi D dari Partai Amanat Nasional, Lilik Niamah, sudah melakukan inspeksi mendadak ke tiga puskesmas di kawasan Jember timur. Ia miris saat melihat salah satu puskesmas memiliki bangunan baru, namun kamar mandi diperuntukkan karyawan, bukan pasien. Sementara kamar mandi untuk pasien jauh dari layak. "Lantainya licin, tempatnya kotor. Saya membayangkan kalau ada pasien stroke jatuh, bisa-bisa tidak ada yang tahu," katanya.

Winti Isnaini, anggota Komisi D dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, mengingatkan agar lingkungan sekitar puskesmas diperhatikan. Ia khawatir dengan kondisi parit di salah satu puskesmas yang kian tergerus dan membahayakan kondisi bangunannya.

Lilik melihat ada kalanya bangunan baru tidak menghiraukan fungsi puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan. Pasien tidak nyaman. "Ini mungkin perlu menjadi perhatian Dinas Kesehatan, dan perlu ada pertemuan dengan seluruh kepala puskesmas untuk menyatukan visi dan misi," katanya.

"Buat apa bangunan besar tapi pelayanannya tidak bagus. Apalagi masyarakat tidak mampu yang punya hak menggunakan ambulance, seharusnya tidak dipungut biaya. Tapi saya sering membiayai ambulance untuk masyarakat miskin," tambah Indrijati, anggota Komisi D dari Fraksi PDI Perjuangan.

Senada dengan Nur Hasan, Indrijati mendesak agar pengobatan gratis untuk pasien pengguna SPM juga diberlakukan untuk puskesmas. "Tak semua masyarakat punya kartu JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Sementara puskesmas kesulitan mengklaimkan SPM karena nominalnya sangat kecil," katanya.

Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi setuju dengan usulan rapat koordinasi dengan seluruh puskesmas. "Mungkin setelah lebaran akan kami kumpulkan agar bisa seirama dalam melayani masyarakat, terutama yang menggunakan SPM. Ini kalau puskesmas kotor, tidak bersih, lalu perawatnya cemberut, bisa-bisa orabg sakit makin tidak sembuh," katanya. [wir/kun]

Komentar

?>