Jum'at, 22 September 2017

MOU dengan RS Swasta Harus Seizin DPRD Jember

Sabtu, 17 Juni 2017 11:16:28 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
MOU dengan RS Swasta Harus Seizin DPRD Jember

Jember (beritajatim.com) - Rencana kerjasama Pemerintah Kabupaten Jember dengan rumah sakit swasta untuk menangani pasien pengguna surat pernyataan miskin (SPM) tahun ini harus seizin DPRD setempat.

Kerjasama dengan rumah sakit swasta ini diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM).

Pasien pengguna SPM adalah warga miskin yang tidak terdaftar dalam daftar PBID (Penerima Bantuan Iuran Daerah) dan penerima bantuan iuran (PBI) pemerintah pusat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Anggaran jaminan kesehatan untuk mereka dialokasikan dalam APBD Jember setiap tahun.

"Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah, rencana kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD, dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, dan atau menggunakan dan atau memanfaatkan aset daerah," kata anggota Komisi D DPRD Jember Alfian Andri Wijaya.

Alfian mengingatkan, anggaran untuk pasien SPM sudah dialokasikan dalam APBD 2017 sebesar Rp 16 miliar untuk tiga rumah sakit daerah saja. "Maka tidak bisa Pemkab Jember mengeksekusi anggaran untuk diterapkan pada rumah sakit swasta," katanya.

Sesuai pasal 11 ayat 1 PP tersebut, kepala daerah harus lebih dulu menjelaskan tujuan kerjasama, objek yang dikerjasamakan, hak dan kewajiban berupa besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan dan keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, jasa, jangka waktu kerjasama, dan besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.

Kerjasama baru bisa diberlakukan, jika anggaran untuk bekerjasama dengan rumah sakit swasta dialokasikan dalam Perubahan APBD 2017. "Sebagaimana pasal 10 PP Nomor 50 Tahun 2017, kepala daerah tidak perlu mendapat persetujuan DPRD," kata Alfian.

Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi meminta agar pemerintah daerah tak lagi mengupayakan kerjasama dengan rumah sakit swasta dalam tahun anggaran ini. "Sudah jelas, terkait kerjasama dengan pihak ketiga, harus persetujuan DPRD. Biar tidak salah. Begitu salah, susah juga urusannya," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Jember Siti Nurul Qomariah akan menyampaikan nota kesepahaman itu dengan Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum Pemkab. "Semestinya, karena bersinggungan dengan anggaran, akan meminta persetujuan DPRD. Terus terang, kami memang belum ada anggaran (kerjasama dengan RS swasta) tahun ini, dan baru di Perubahan APBD. Karena Perubahan APBD, pasti memerlukan persetujuan Dewan," katanya. [wir/suf]

Komentar

?>