Minggu, 22 Oktober 2017

MoU Bupati Jember dengan RS Swasta Bikin RS Daerah Bagai Istri Tua

Jum'at, 16 Juni 2017 16:27:26 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
MoU Bupati Jember dengan RS Swasta Bikin RS Daerah Bagai Istri Tua

Jember (beritajatim.com) - Ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi Cholish menyebut nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten dengan rumah sakit swasta dalam pelayanan pasien pengguna surat pernyataan miskin (SPM) sama saja dengan menduakan posisi tiga rumah sakit daerah.

Pasien pengguna SPM adalah warga miskin yang tidak terdaftar dalam daftar PBID (Penerima Bantuan Iuran Daerah) dan penerima bantuan iuran (PBI) pemerintah pusat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Anggaran jaminan kesehatan untuk mereka dialokasikan dalam APBD Jember setiap tahun.

Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) membuka peluang terbitnya nota kesepahaman (MOU) dengan rumah sakit swasta yang ditunjuk bupati. Biaya pelayanan kesehatan warga miskin yang dilakukan rumah sakit swasta dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Namun, rumah sakit swasta tak dibebani target apapun untuk menambah PAD sebagaimana rumah sakit daerah.

Hafidi mengatakan, setiap rumah sakit daerah dibebani target pendapatan asli daerah (PAD) untuk APBD 2017. RSD dr. Soebandi dibebani target Rp 204 miliar, RSD Balung dibebani target Rp 34 miliar, dan RSD Kalisat dibebani target Rp 19 miliar. "Ini kan namanya rumah sakit daerah seperti istri tua. Sekarang ini Pemkab Jember punya istri muda. Rumah sakit daerah disuruh cari PAD untuk kepentingan rumah sakit swasta (membiayai pelayanan pasien miskin dengan dana APBD)," katanya.

Hafidi mengingatkan sumbangan terbesar PAD Jember berasal dari tiga rumah sakit daerah. "Sekarang malah ada MOU dengan rumah sakit swasta. Ini waras atau tidak? Padahal (rumah sakit daerah) kita yang mencari PAD. Bahkan rumah sakit swasta kalau kekurangan dokter, cari di rumah sakit kita. Ini rumus nomor berapa? Saya tidak habis pikir," katanya.

"Kita perlu jujur, jangan sampai target PAD yang dibebankan kepada tiga rumah sakit daerah justru hanya untuk kepentingan orang lain," kata Hafidi.

Pelaksana Tugas Direktur Utama RS Daerah dr. Soebandi Budi Sumarsetyo tak berani berkomentar soal rencana kerjasama Pemkab Jember dengan rumah sakit swasta. Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur RSD Balung Nur Cahyohadi dan Direktur RSD Kalisat Kunin Nasiha bisa menerimanya. "Kalau dengan kondisi seperti ini, pada prinsipnya kami masih mampu (melayani pasien SPM)," kata Cahyohadi. [wir/kun]

Komentar

?>