Rabu, 28 Juni 2017

Susun Modul Penyelarasan SMK

Kemenperin Pertemukan Sekolah dan Industri

Selasa, 18 April 2017 23:28:07 WIB
Reporter : Fahrizal Tito
Kemenperin Pertemukan Sekolah dan Industri

Surabaya (beritajatim.com) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberi tiga catatan penting terhadap lemahnya sistem pendidikan di SMK terhadap kebutuhan SDM yang akan di perlukan oleh perusahaan.

Disebutkannya antara lain terkait kurikulum pendidikan, guru dan sarana prasarana. Dari catatan tersebut Kemenperin mempertemukan sekolah dan Industri. Tujuannya, untuk menyusun modul penyelarasan SMK.

"Sesuai dengan instruksi presiden berupa revitalisasi SMK menjadi pekerjaan berat pemerintah saat ini. Karena itu, dunia pendidikan tidak cukup dari stake holder saja, melainkan dibutuhkannya kolaborasi lintas sektoral. Supaya kondisi SMK bisa menjadi tuntutan dunia industri," ungkap Kepala Pusdiklat Industri Kemenperin, Mujiyono, Selasa (18/4/2017).
 
Dalam gelaran diskusi Penyelarasan Kurikulum SMK dengan Industri di Surabaya, ia menjelaskan, setiap tahun pertumbuhan industri naik antara 5-6 persen dan berdampak terhadap kebutuhan tenaga kerja.

"Tiap tahun lowongan tenaga kerja ada sekitar 600 ribu. Tapi kenapa pengangguran SMK justru tinggi. Makanya presiden sampai membuat instruksi dengan melibatkan beberapa kementerian. Termasuk Kemenperin," tutur Mujiyono.

Diuraikannya, penyebab persoalan tersebut karena kurikulum pendidikan kejuruan yang belum mengakomodir kebutuhan dunia industri. Dicontohkannya program keahlian kimia industri, ada 12 kompetensi yang dibutuhkan industri namun tidak ada dalam mapel kejuruan SMK.

"Karena itu kita buatkan modul penyelarasan kurikulum ini bersama industri agar kompetensi lulusan SMK sesuai dengan pasar kerja," terang dia.

Ia mengaku, sarana prasarana SMK tertinggal hingga dua generasi dibanding industri. Karena industri saat ini telah menggunakan sistem otomasi dan akan menanjak ke sistem digital. "Karena itu, kita ingin sama-sama dengan pemerintah dan industri untuk mendampingi SMK termasuk dengan melengkapi alat pembelajaran mereka," tutur dia.

Selain itu, lanjutnya. proporsi guru produktif juga kurang. Ia mengungkapkan, dari total 302 ribu guru SMK, hanya 22 persen diantaranya adalah guru produktif.

"Idealnya, guru produktif SMK setidaknya ada 60 persen dan 40 persen guru normatif serta adaptif. Sehingga kami ingin melakuakan penyelarasan total. Siswa SMK harus benar-benar menjalankan sistem teaching factory. Pembelajaran harus mengarah pada spesialisasi ibaratnya seperti karyawan industri," paparnya.

Sementara itu, Kabid Pembinaan SMK Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Hudiyono menerangkan, program link and match SMK dengan industri yang sedang dalam progres ini akan menghasilkan modul penyelarasan untuk 18 program keahlian.

"Sedikitnya ada 234 SMK dan 50 industri yang terlibat. Dari 142 program keahlian, kolaborasi yang bisa diakomodir untuk dunia indsutri ada 36 program. Dari jumlah itu, Jatim sedang mengembangkan 18 modul yang akan digunakan untuk acuan program penyelarasan secara nasional," tutur Hudiyono.

Modul penyelarasan lain yang akan dikembangkannya pada kurikulum SMK di luar industri yakni sektor pariwisata, pertanian dan kesehatan. [ito/suf]

Tag : smk kemenperin

Komentar

?>