Jum'at, 24 Nopember 2017

Pelayanan Puskesmas di Sidoarjo Diminta Lebih Ditingkatkan

Rabu, 11 Januari 2017 19:56:18 WIB
Reporter : M. Ismail

Sidoarjo (beritajatim.com) - Seiring mendapatkan dana Kapitasi dari BPJS kesehatan, 26 Puskesmas yang ada di Kabupaten Sidoarjo diminta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Permintaan itu disampaikan anggota DPRD Sidoarjo Ali Masykuri yang menilai anggaran kapitasi cukup besar dan belum dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan. Setiap bulan, Puskesmas mendapat dana kapitasi untuk setiap jiwa peserta BPJS sebesar Rp 6000.

"Semua Puskesmas, pelayanannya harus ditingkatkan, jangan sampai membuat kecewa para pasien," katanya Rabu (11/1/2016).

Tiga Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo, dalam bulan Desember 2016 mendapatkan dana kapitasi senilai Rp 171 juta. Kalau dilihat dari peserta BPJS yang menggunakan Faskes I (fasilitas kesehatan), di Puskesmas cukup besar.

"Jika dirata-rata per Puskesmas 10 ribu jiwa, tinggal mengalikan saja, 26 Faskes selama setahun," tukas anggota politisi Partai NasDem itu.

Pengguna BPJS kesehatan di Kabupaten Sidoarjo semakin hari semakin banyak. Data terakhir yang menggunakan BPJS terdaftar di faskes milik pemerintah seperti puskesmas sekitar 500 ribu jiwa.

Karena itulah, Ali Masykuri berharap agar dana itu digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. "Terutama untuk pelayanan kesehatan malam hari harus dipenuhi," pinta anggota Komisi D DPRD Sidoarjo tersebut.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sidoarjo, Dwi Hesti Yuniarti mengakui jika tiap peserta BPJS Kesehatan, dikenakan biaya kapitasi yang dibayarkan ke faskes I. Untuk fakses milik pemerintah seperti Puskesmas perjiwa perbulan dikenakan Rp 6.000, dan untuk fakses swasta Rp 10.000.

Namun Hesti mengaku penggunaan dana kapitasi itu sepenuhnya menjadi kewenangan faskes I. "Untuk total berapa dana kapitasi yang dibayar tahun 2016, saya lupa. Tapi kisaran Rp 15 miliaran," sebut Hesti.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo, Ika Harnasti mengatakan, untuk dana kapitasi selama ini memang langsung diterima oleh Faskes I, yakni Puskesmas dan klinik. Pihaknya menggunakan dana itu sesuai peraturan menteri kesehatan (Permenkes) RI.

"Selain Permenkes, juga ada Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur. Untuk dana kapitasi sesuai permenkes, digunakan pelayanan kesehatan 60 persen dan operasional 40 persen," jelas Ika.

Namun, dalam Perbup diatur untuk pelayanan kesehatan 50 persen. Selama ini dana kapitasi digunakan sesuai aturan yang ada.

Meski tidak hafal berapa dana kapitasi yang diterima selama tahun 2016, Ika mengaku sudah diaudit oleh BPK. "Dana itu sudah diaudit BPK. Jadi kami menggunakan dana kapitasi itu sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya. (isa/kun)

Komentar

?>