Senin, 29 Mei 2017

Pemprov Harapkan Kasek di Surabaya Temui Kadisdik Jatim

Selasa, 10 Januari 2017 13:58:33 WIB
Reporter : Rahardi Soekarno J.
Pemprov Harapkan Kasek di Surabaya Temui Kadisdik Jatim

Surabaya (beritajatim.com) - Pemprov Jatim berharap ada komunikasi intensif antara kepala sekolah SMA/SMK, khususnya yang berada di Surabaya dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait seputar pengelolaan sekolah.

"Melalui komunikasi intensif tersebut, niscaya tidak akan ada permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan pendidikan SMA/SMK pasca ditanganinya pendidikan menengah oleh pemprov Jatim," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Benny Sampir Wanto.

Ini menjawab kegelisahan para kasek di Surabaya terkait kemungkinan hilangnya tunjangan kinerja (tukin) para kasek pasca penyerahan urusan SMA/SMK ke provinsi.

"Kami berharap para kasek untuk berkomunikasi langsung dengan Pak Saiful Rahman. Ini kan ibarat anak dengan bapak," ujar Benny.

Menurutnya yang pernah menjadi staf Saiful Rahman, Kadisdik Jatim tersebut merupakan sosok yang akomodatif dan enak diajak bicara. Ditambahkan, dengan komunikasi  intensif, maka tidak akan ada dusta di antara penyelenggara pendidikan, seperti judul lagu.

Dia menambahkan, penanganan SMA/SMK sudah menjadi keputusan politik DPR dan Presiden. "Kita hormati keputusan tersebut, dan kita laksanakan dengan baik," ujarnya.

Apabila dalam perjalanannya dinilai masih terdapat kekurangan maka tentu saja akan disempurnakan sambil berjalan.

Menurut Benny, penyerahan urusan SMA/SMK ke provinsi ini  akan memberikan dampak lebih bagus kepada sekolah dan siswa. "Selain kualitas lebih terstandarisasi antar daerah , sekolah juga akan menjadi lebih menginternasional," tuturnya.

Alasannya, Jawa Timur memiliki kerjasama luar negeri dengan banyak negara, yang akses tersebut akan membantu meningkatkan kualitas SMA/SMK melalui kemitraan yang dibangun pemprov.    

Benny juga menjelaskan tentang akan dilakukannya pertemuan antara Tim Pemkot Surabaya dengan Tim Pemprov Jatim untuk membahas bantuan pendidikan bagi siswa di Surabaya. "Pak Himawan Kepala Biro Hukum tadi  menginfomasikan akan merapatkan dalam waktu segera. Rapat tersebut awalnya pada 27 Desember, tetapi tertunda karena adanya pelantikan pejabat pemprov Jatim pada tanggal itu," ujarnya.

Terdapat dua skema bantuan bagi siswa SMA/SMK di Surabaya, yaitu berupa skema Bantuan Siswa Miskin (BSM), yakni dana Pemkot Surabaya langsung dihibahkan ke sekolah melalui usulan RT/RW yang disampaikan ke sekolah dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) berupa hibah ke pemprov.

Pilihan kedua menjadi preferensi Pemkot. Surabaya dengan catatan tetap menangani urusan SMA/SMK. Hal itu tidak dimungkinkan karena berdasarkan UU 17/2003  tentang keuangan negara tersebut hanya dapat membiayai yang membiayai kewenangannya, jika tidak, maka saat pemeriksaan akan disangkakan korupsi. Sementara itu,  jika mendasarkan pada UU 30/14 tentang Administrasi Negara maka pihak penerima harus mengembalikan.

"Itu yang tidak diharapkan Pak Gubernur. Kasihan, sudah menerima kok terus dikembalikan, apalagi orang miskin," pungkasnya. [tok/but]

Komentar

?>