Minggu, 19 Nopember 2017

Warga Sebut Aksi Penyegelan Satpol PP Tak Ada Hasil

Senin, 09 Januari 2017 17:04:56 WIB
Reporter : Misti P.
Warga Sebut Aksi Penyegelan Satpol PP Tak Ada Hasil

Mojokerto (beritajatim.com) - Warga Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto menyebut, penyegelan yang dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mojokerto, Senin (9/1/2017) tak ada hasil. Karena penyegelan tersebut mengulang penyegelan yang dilakukan Satpol PP sebelumnya.

Koordinator aksi, Zainal Abidin mengatakan, proses penyegelan yang dilakukan Satpol PP hasilnya tidak jauh berbeda seperti yang dilakukan sebelumnya, yang disegel hanya bangunan yang ilegal saja. "Bangunan yang ada izinya tidak berani disegel karena masih menunggu keputusan PTUN. Jika menunggu, apa arti aksi hari ini," ungkapnya.

Masih kata Zainal, karena pihak perusahaan mengatakan jika Surat Keputusan (SK) Bupati Mojokerto Nomor 188.45/792/HK/416-012/2016 cacat hukum dan tindakan yang dilakukan Satpol PP tergesa-gesa. Menurutnya, perusahaan sejak tahun 2008 lalu tidak memperhatikan masalah sosial dan beroperasi hingga kini.

"Warga kecewa dengan penyegelan yang dilakukan Satpol PP hari ini, karena warga khawatir pabrik masih beroperasi seperti pasca penyegelan yang pertama. Ini masih menunggu sampai siapa yang menang atau kalah. Harapannya warga hari ini sesuai janji Satpol PP yakni menutup tapi ternyata Satpol PP tidak bisa menutup," katanya.

Karena warga kecewa aksi hari ini, lanjut Zainal, sehingga warga mengancam akan melakukan aksi lebih besar menuntut pemerintah dan mengangkat menjadi isu nasional. Zainal mengaskan, jika tuntutan warga yakni tutup dan relokasi dari Desa Medali. Menurutnya, SK Bupati tersebut lemah.

"Karena dalam SK tersebut tidak menyantumkan keluhan masyarakat, hanya menyantumkan kurang lengkapnya administrasi sehingga kami menilai SK tersebut ada kelemahan. Warga akan terus kawal SK tersebut dan penyegelan hari ini, sudah diprediksi warga karena perusahaan menilai SK Bupati dianggap cacat hukum," tuturnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan Satpol PP bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), tidak ada hasil. Zainal menambahkan, wajar jika warga beranggapan ada main-main dan warga beryakinan pabrik menang di PTUN.

"Warga di 14 desa akan menggelar aksi menuntut penutupan pabrik ke Pemkab Mojokerto. Warga akan berjalan kaki menuju Pemkab Mojokerto karena SK Bupati keluar dari sana. Kami akan mengerahkan 10 ribu warga bergerak kesana sehingga menimbulkan kemacetan dan diharapkan menjadi isu nasional," tegasnya. [tin/but]

Komentar

?>