Selasa, 26 September 2017

Pemprov Umumkan SPP SMA dan SMK Tahun 2017

Rabu, 04 Januari 2017 20:16:10 WIB
Reporter : Fahrizal Tito
Pemprov Umumkan SPP SMA dan SMK Tahun 2017
Foto Ilustrasi

Surabaya (beritajatim.com) - Usai pelantikan 781 kepala SMA/SMK di Grahadi, Rabu (4/1/2016), Gubernur Jawa Timur, Soekarwo resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait dengan standar sumbangan pendanaan pendidikan (SPP) SMA/SMK tahun 2017.

Hal tersebut yang diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur, Saiful Rachman. Ia mengatakan SPP itu masih bisa berubah usai dirapatkan dengan komite sekolah masing-masing. ”Nanti akan dirapatkan lagi dengan komite. Standarnya sesuai SE, masih bisa naik juga turun tapi tidak boleh terlalu jauh. Mungkin hanya pembulatan angka saja,” kata Saiful, Rabu (4/12/2016).

Mantan Kepala Badiklat Jatim ini menjelaskan. Misalnya, standar SPP SMA di Surabaya adalah Rp 135 ribu. Namun, bisa saja dibulatkan menjadi Rp 140 ribu sesuai dengan kebutuhan sekolah, tapi sesuai dengan persetujuan komite sekolah. "Namun, juga bisa turun apabila sekolah itu merasa cukup dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang didapatkan dari Pemerintah Pusat," jelasnya.

Penentuan SPP ini, lanjutnya. Pemprov juga sudah menghitung kebutuhan dalam setahun. Di SMAN Surabaya misalnya. Kebutuhan opersional dalam setahun mencapai Rp 3 juta per siswa. "Jika mendapatkan BOS sebesar Rp 1,4 juta setahun, maka kekurangannya mencapai Rp 1,6 juta. Dengan demikian, SPP ditarik Rp 135 ribu," urainya.

Sedangkan, iuran SPP SMK. Misalnya untuk SMK keahlian atau teknik di Surabaya yang SPP-nya mencapai Rp 215 ribu per bulan. Dengan memperhitungkan kebutuhan siswa teknik sampai Rp 4 juta, kemudian dikurangi dengan BOS Rp 1,4 juta yang akhirnya ditemukan angka Rp 215 ribu per bulan. ”Kebutuhan SMK teknik biasanya lebih banyak untuk pembayaran listrik dan lain-lainya biasanya pada saat praktik yang peralatanya menggunakan listrik, misalnya teknik elektro, mesin bubut, dan lainnya,” jelasnya. 

Sementara itu, SPP pada SMK non teknik seperti bisnis dan management, yang diperkirakan anggarannya tidak sebesar SMK teknik. Maka besaran SPP-nya pun lebih rendah yakni hanya Rp 175 ribu per bulan per siswa. "Kebutuhan praktik SMK non teknik paling-paling seperti SMA, karena praktiknya sperti jurusan bisnis, manajemen dan akuntansi hanya membutuhkan di tabel komputer saja,” paparnya.

Ditanya mengenai iuran SPP bagi siswa yang kurang mampu, masih tetap bebas gratis. Dengan persyaratan mengikuti Bantuan Siswa Kurang Mampu (BKSM) yang dikoordinaaikan dengan cabang dinas pada masing-masing daerah. "Untuk sistem nya kepala sekolah bisa menyerahkan persyaratan ke BKSM dengan cabang dinas, kepala sekolahnya berkoordinasi dengan cabang dinas dan juga pengawas sekolah," tandasnya.

Sedangkan terkait pembayaran atau pengelolahan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Karena tenaga tersebut dibatasi dengan jam kerja "Karena gaji Guru PNS, rehab bangunan dan bangku tetap dibaiayai oleh provinsi. Namun untuk bayaran dari GTT dan PPT full management sekolah dan tetap setara dengan UMK kota/kabupaten masing-masing," tandasnya. [ito/but]

Tag : smk sma jatim

Komentar

?>