Selasa, 21 Nopember 2017

Program SPM di Pamekasan Diperpanjang Hingga 2017

Rabu, 16 Nopember 2016 13:26:53 WIB
Reporter : Samsul Arifin
Program SPM di Pamekasan Diperpanjang Hingga 2017
M Bahri, Kasubbag Perencanaan Disdik Pamekasan

Pamekasan (beritajatim.com) - Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan kembali diperpanjang hingga 2017 mendatang.

Sebab program yang bersumber dari dana hibah pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2014 itu, belum terserap secara keseluruhan dan masih menyisakan Rp 1 miliar dari anggaran total Rp 2,5 miliar.

Namun program itu, dilaksanakan selama dua tahun berdasar Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah pusat bersama Pemkab Pamekasan. "Program SPM ini MoU-nya digelar selama dua tahun," kata Kasubbag Perencanaan Disdik Pamekasan M Bahri, Rabu (16/11/2016).

Pada 2014 lalu, program tersebut masih dalam tahap sosialisasi dan pendampingan, itupun tetap didampingi oleh konsultan pemerintah pusat. "Jadi program itu baru dikerjakan pada 2015-2016, sesuai dengan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Bahkan juga didampingi konsultan selama pelaksanaan," ungkapnya.

Berdasar hasil evaluasi dari pemerintah pusat di akhir 2016, semua kabupaten se Indonesia yang mendapatkan bantuan hibah itu tidak terserap semuanya, termasuk di Kabupaten Pamekasan. "Tapi disini (Pamekasan), dari hasil evaluasi masuk kategori tipe A meliputi serapan dan pelaksanaan," jelasnya.

"Intinya serapan (prograsm SPM) kita dinilai lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain di Indonesia, termasuk dari empat kabupaten di Madura," tegasnya.

Namun dari pemerintah pusat melalui emendikbud RI, kembali ditawarkan perpanjangan program pada anggaran 2017. "Kita sudah kirim surat kesediaan perpanjangan hibah dan ditandatangani langsung oleh Bupati Pamekasan," jelasnya.

Disinggung soal kritik dari Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Apik yang menilai kinerja pejabat lemah akibat adanya anggaran tidak terserap, pihaknya menagaskan pelaksanaan program tersebut sudah dilakukan berdasar juknis dari pemerintah pusat.

"Berbagai program sudah kita kerjakan selama 2015, meliputi pembinaan guru, kepala sekolah hingga komite sekolah. Sedangkan di 2016 diprioritaskan untuk pengintegrasian pembenahan SPM dalam rencana kerja sekolah/madrasah," tegasnya.

Sementara untuk program pada 2017 mendatang, pihaknya masih menunggu juknis dari pemerintah pusat. "Kita sudah usulkan dan tengah menunggu juknis dari pemerintah pusat, tentunya dalam pelaksanaan nantinya akan kembali didampingi konsultan," pungkasnya. [pin/but]

Komentar

?>