Selasa, 25 April 2017

Dokter Prakter Umum Tolak Rencana Penerapan DLP

Senin, 24 Oktober 2016 21:01:06 WIB
Reporter : Tulus Adarrma
Dokter Prakter Umum Tolak Rencana Penerapan DLP

Bojonegoro (beritajatim.com) - Sejumlah dokter praktek umum yang ada di Kabupaten Bojonegoro melakukan aksi damai di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Sejumlah dokter tersebt membawa poster yang kebanyakan isinya menolak adanya rencana pemerintah menerapkan aturan spesialis Dokter Layanan Primer (DLP), Senin (24/10/2016).

Menurut Koordinator aksi, Widihermawansyah, aksi tersebut dilakukan secara serentak oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) baik pusat maupun cabang. Hal itu dilakukan, kata dia, untuk menuntut adanya carut marut sistem kesehatan nasional di Indonesia termasuk jaminan kesehatan nasional oleh BPJS.
Selain itu, lanjut dia, aksi itu juga untuk menolak adanya rencana diberlakukannya aturan dokter layanan primer yang diharuskan menempuh pendidikan untuk spesialis dokter layanan primer.

"IDI menganggap prosedur dan kelayakan DLP belum terlewati, namun langsung diterapkan. Aksi ini dilakukan secara besama untuk menuntut istem kebaikan nasional dan sistem pendidikan kedokteran," jelasnya usai melakukan orasi.

DLP kalau diterapkan, kata dia, menjadi kebijakan yang rancu. Seolah-oah, kata dia, dokter yang sudah lulus perkuliahan dianggap tidak layak untuk menjadi dokter layanan primer dan harus menempuh pendidikan tambahan spesialis DLP.

salah satu item baru yang seharusnya dokter umum yang sudah dihasilkan oleh fakultas kedokteran melalui porses uji kompetensi, intensif dan matan tambahan seharusnya sudah layak dilayanan primer. "Penerapan DLP akan menambah biaya pendidikan, akan menambah lamanya waktu tempuh pendidikan hanya untuk bekerja di layanan primer, seperti puskesmas atau pakter umum," tegasnya.

Sedangkan lanjut dia, yang harus diperbaiki dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia saat ini, adalah mutu pendidikan kedokteran didalam fakultas. "Menurut IDI yang perlu diperbaiki mutu pendidikan di fakultas-fakultas kedokteran, sementara masih banyak yang akreditasi B dan C sedankan untuk akreditasi A hanya 21 persen," pungkasnya.

Seperti diketahui, aksi damai tersebut dilakukan saat jam kerja, sehingga diharapkan bisa bertemu dengan anggota DPRD setempat. Mereka membentangkan berapa poster, yang diantaranya menuntut tentang biaya pendidikan kedokteran untuk orang miskin, maupun menentang spesialis Dokter Layanan Primer. [uuk/kun]

Tag : demo dokter

Komentar

?>