Kamis, 23 Nopember 2017

SMA/SMK Dikelola Provinsi, Guru Surabaya Khawatir Turun Gaji

Selasa, 11 Oktober 2016 23:59:52 WIB
Reporter : Fahrizal Tito
SMA/SMK Dikelola Provinsi, Guru Surabaya Khawatir Turun Gaji

Surabaya (beritajatim.com) - Sekitar 40 perwakilan guru honorer K2 dan non kategori SMA/SMK yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Se-Indonesia (FHK2I) Surabaya mendatangi kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya, Selasa (11/10/2016).

Mereka menanyakan kejelasan status nasibnya terkait implementasi UU 23 Tahun 2014 tentang pelimpahan SMA/SMK dari Kota ke Provinsi. Pasalnya, per 1 Januari 2017 sudah dilakukan peralihan pengelolaan SMA/SMK secara utuh ke Provinsi.

"Kami datang kesini untuk menuntut penjelasan soal hak-hak dan kejelasan status semua honorer SMA/SMK di surabaya yang berjumlah 1000 orang lebih (yang terdiri dari honorer kategori ll dan non kategori) pasca peralihan kewenangan," ujar Ketua FHK2I Surabaya, Eko Mardianto saat ditemui di kantor Dispendik Surabaya.

Ironisnya lagi. lanjut Eko, honor GTT/PTT terancam tidak bisa sesuai UMK di Kota Surabaya sebesar Rp 3,1 juta per bulan. Justru sebaliknya, para guru tersebut mendapatkan gaji jauh dari UMK.

“Perjuangan gaji honorer bisasesuai UMK bisa kami nikmati pada 2012. Kalau sampai dipegang provinsi, gaji kami akan di bawah UMK. Tentunya kami tidak terima, apalagi tingkat kebutuhan masing-masing daerah berbeda,” kata Eko.

“Kalau dikelola provinsi gaji malah turun, mending kami semua memilih tetap diakomodir ke SD atau SMP yang masih di pegang oleh pemerintahan Kota Surabaya. Kan, Kebutuhan SD dan SMP masih banyak," sambungnya.

Terkait hal-hal yang teknis dan memungkinkan ada fleksibelitas dalam implementasi UU 23 Tahun 2014, menurut Eko, seharusnya bisa tertuang dalam Peraturan Pemerintah sehingga Iebih mudah untuk disesuaikan di lapangan. Bukannya kongkruen dalam UU melalui Iampiran.

“Urusan pendidikan adalah urusan bersama pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota dan masyarakat. Menurut kami pembagian kewenangannya tidak semata-mata seperti 'sigar semangka'. Namun ada ruang bagi daerah untuk tetap saling tukar peran,” tegasnya.

Di lapangan, lanjutnya, pasti ada banyak masalah dalam penanganan anak-anak dan juga guru honorer yang tinggal di di kota Surabaya. Tetapi berdasarkan UU tersebut, pemkot tidak punya kewenangan untuk menanganinya.

"Harusnya Kota Surabaya diberi kewenangan lebih nantinya, terutama dalam hal kembali memfasilitasi anak didiknya dan guru honorer memperoleh hak sebagaimana selama ini berjalan. Bahkan sekarang sudah ada 3 honorer kebersihan yang dipecat SMA untuk persiapan mengurangi pengeluaran sekolah," pungkasnya. [ito/suf]

Tag : guru

Komentar

?>