Pendidikan & Kesehatan

Soal PPDB SMP, Wali Murid Minta Disdik Gresik Transparansi

Gresik (beritajatim.com)- Protes wali murid terkait seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP 2019 belum juga kelar. Pasalnya, belasan wali murid mendatangi kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Gresik. Kedatangan wali murid itu, meminta instansi pendidikan tersebut buka-bukaan atau transparansi dalam penilaian zonasi.

“Anak saya tak masalah tidak diterima asalkan sesuai aturan,” ujar Ratna (33), wali murid asal Menganti, Gresik, Rabu (29/05/2019).

Perempuan yang bekerja di Surabaya itu merelakan tiga hari tidak masuk kerja. Hanya demi buah hatinya lolos seleksi PPDB.

“Saya juga pasrah kalau sampai dipecat asalkan sekolah anak saya jelas,” ungkap Ratna.

Sebelumnya, sejak sejak kemarin (28/5) sekitar 15 wali murid datang ke kantor Disdik Gresik. Mereka menunggu hingga malam menunggu jawaban dari Kepala Disdik Gresik. Namun, setelah ditunggu hingga malam tidak juga muncul.

“Kami hanya minta fair fairan saja. Kalau memang jarak kami tidak diterima kami juga legowo,” tegas Ratna.

Hal senada juga dikatakan oleh Abdul Wachid. Wali murid asal Jalan Kapten Dulasim 6 RT 01 RW 06 Gresik itu menceritakan di alamat yang sama, jarak dua siswa di formulir tercantum berbeda. Padahal, daftar di sekolah yang sama juga.

“Yang satu 737 meter yang satu 493 meter,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain masalah zonasi. Aturan domisili juga banyak dilanggar dan hanya dibuktikan dengan selembar surat domisili yang dikeluarkan desa atau kelurahan.

“Aturannya surat domisili kan jelas enam bulan sebelumnya. Yakni paling tidak Desember 2018. Nah ini bisa minta dadakan tapi tanggalnya diubah. Ini kan aneh,” tambahnya.

Wachid mengaku hanya ingin klarifikasi siswa yang jaraknya jauh itu bisa masuk pakai dokumen apa. Pihaknya meminta dispendik buka-bukaan.

“Tanggal 23 Mei 2019 saat jadwal pengumuman sebelum diundur itu sudah masuk tapi saat diundur di tanggal 25 malah terlempar. Ini jadi pertanyaan,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Gresik Hamzah Takim mengaku persoalan PPDB ini tidak bisa diselesaikan begitu saja. Pihaknya menyarankan untuk duduk bersama. Kalaupun ditemukan kejanggalan itu pun tidak bisa dirubah.

“Misalnya siswa yang sudah terlanjur masuk tidak mungkin dikeluarkan. Ini akan menimbulkan masalah baru. Nah untuk solusinya tetap harus duduk bersama,” tandasnya. [dny/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar