Pendidikan & Kesehatan

Sistem Zonasi PPDB Rugikan Warga di Daerah Pinggiran

Suasana pendaftaran PPDB

Jember (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi mengecam sistem zonasi yang diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), khususnya sekolah menengah pertama. Sistem yang bertujuan memeratakan akses pendidikan justru merugikan masyarakat di daerah pinggiran.

“Saya dapat inbox dari warga di Kecamatan Ambulu. Dia berdomisili di Andongsari. Jarak dengan sekolah negeri di Ambulu sekitar lima kilometer. Jarak dengan sekolah negeri di Tempurejo sekitar 15 kilometer. Nasib anak ini terus bagaimana?” kata Ayub, Selasa (18/6/2019).

“Padahal di tiap kecamatan hanya ada berapa sekolah (negeri)? Tidak ada ceritanya sekarang anak dari daerah (pelosok) bisa bersekolah di kota. Oke zonasi tak masalah, asalkan pemerataan sumber daya dan sarana prasarana baik,” kata Ayub.

Ayub menegaskan perlunya pembagian proposi 50 persen siswa baru berdasarkan zonasi dan 50 persen berdasarkan hasil ujian nasional. “Itu win win solution. Kalau seperti ini kan tidak bisa. Padahal sekolah-sekolah di Jember, daya tampungnya berapa? Misalkan di Silo, jarak antara Baban dengan SMP negeri itu berapa kilometer? Sudahlah, pasti akan ada siswa yang tercecer,” katanya.

Sistem zonasi SMP semakin tidak menguntungkan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember yang merotasi guru pegawai negeri sipil agar bisa bekerja di sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal. “Guru-guru di daerah banyak yang geser ke kota, sementara di daerah tinggal guru-guru honorer. Oke, zonasi dipakai asalkan semua ditata secara baik,” kata Ayub.

Penggunaan surat keterangan domisili dari dari RT/RW yang dilegalisasi oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat enam bulan sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. “Kartu Keluarga saja bisa dipalsukan, apalagi surat keterangan domisili. Jadi lebih sakti surat domisili ketimbang nilai ujian. Kalau misalkan anak saya mau masuk SMP, bikin domisili saja ke RT-RW atau lurah, anak saya sementara pindah. Enam bulan sebelum ujian, anak saya titipkan ke rumah saudara yang berdekatan dengan SMP tujuan. Ini bagaimana kalau sistem pendidikan seperti ini,” kata Ayub.

“Memang paling enak pakai nilai ujian atau kalau dulu NEM (Nilai Ebtanas Murni). Jadi wali murid tenang. Ketika tahu nilainya segini, ya sudah tak akan berebut. Kalau sekarang semua pakai Google Map, dan itu masih debatable,” kata Ayub. Dalam situasi begini, Ayub meminta pemerintah daerah hadir. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar