Pendidikan & Kesehatan

Rp 1,8 Triliun untuk Anggaran SPP Gratis SMA dan SMK Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Pendidikan Jatim hari ini menggadakan sosialisasi pembukaan program prioritas pendidikan Jatim yakni Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang juga dikenal sebagai program TisTas (Gratis Berkualitas), Kamis (18/7/2019) di Hotel Mercure Surabaya.

Dibuka langsung oleh Sekertaris Daerah Jatim, Heru Tjahjono mengatakan BPOPP ini sebagai bentuk bantuan pemerintah provinsi untuk mengatasi masalah anak putus sekolah karena tidak mampu secara ekonomi.

“Program ini adalah upaya Pemprov untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah. Dan meningkatkan kualitas pendidikan di Jatim,” ujarnya saat ditemui selepas acara.

Sebanyak 1,8 triliun dianggarkan untuk program BPOPP ini dalam cakupan periode 2019-2020 atau selama satu tahun. Dengan rincian, pencairan akan dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama anggaran yang dicairkan mencapai Rp. 904.867.840.000 yang akan digunakan untuk jangka waktu enam bulan.

Dana tersebut ditujukan untuk menggratiskan SPP SMA/SMK Negeri. Sedangkan SMA/SMK Swasta berupa subsidi dengan pengajuan sekolah terlebih dahulu dan bersifat meringankan.

PLT Dindik Jatim, Hudiyono, mengatakan bahwa besaran anggaran nggaran BPOPP ini dimulai per Juli 2019 dan akan dicairkan secara bertahap setiap 3 bulan sekali.

Meskipun prioritas BPOPP adalah SMA/SMK Negeri, Hudiyono memastikan SPP SMA/SMK Swasta juga bisa memberikan SPP gratis atau tanpa ada biaya melalui BPOPP ini.

Hal itu jika ada anak yang tidak bersekolah karena terkendala biaya dan menginginkan lanjut sekolah di swasta maka dana BPOPP dapat digunakan untuk menggratiskan SPP anak tersebut untuk SMA/SMK Swasta dengan syarat dan ketentuan berlaku. Setidaknya ada satu siswa di tiap rombel SMA/SMK Swasta yang digratiskan. Dengan syarat siswa tersebut memang tergolong dari keluarga kurang mampu.

“Pada dasarnya, Gratis untuk SMA/SMK Negeri, meringankan untuk SMA/SMK Swasta. Tetapi jika ada anak yang tidak mampu ingin bersekolah di sekolah swasta, asal mengurus persyaratan dan mendapatkan rekomendasi maka bisa gratis bersekolah di swasta,” terang Hudiyono.

Terkait besaran satuan biaya program BPOPP per siswa per bulan, dijelaskan Hudiyono, baik SMA/SMK negeri jumlahnya kurang lebih sama. Di Surabaya sendiri, bantuan SPP persiswa sebesar Rp 135 ribu. Sedangan di Mojokerto per siswa per bulan akan mendapatkan masing-masing Rp. 120 ribu dan Rp. 95 ribu. Perbedaan jumlah satuan biaya program BPOPP ini dikarenakan bergantung pada indeks kemampuan setiap kabupaten/kota di Jawa Timur.

“Kalau di Surabaya itu Rp135 ribu ya, tapi beda-beda tiap kabupaten/kota karena kita hitung berdasarkan indeks kemampuan daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait penggunaan dana BPOPP, Hudiyono menjelaskan jika pengelolaan dana meliputi kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler, peningkatan kompetensi sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. Juga untuk penyelenggaraan atau mengikuti kompetisi-kompetisi. Kegiatan evaluasi pembelajaran dan kegiatan literasi sekolah.

Selain BPOPP yang berupa SPP Gratis, dana operasional seperti BOS juga tetap diberikan. Hudiyono memastikan bahwa upaya ini dapat disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Untuk kebutuhan biaya pendidikan lainnya selain SPP, sekolah akan mendapatkan pengawasan ketat. Dindik Jatim pun telah menyiapkan 2 unit seragam gratis, yakni Abu-abu dan Pramuka gratis.

“Sudah ada SPP gratis dan dana BOS, kalau ada pengeluaran lainnya oleh sekolah harus dilakukan secara transparan, dan kami akan mengawasi dengan ketat. Kalau ada penyelewengan akan ditindak,” tegasnya.

Sementara itu, Heru Tjahjono juga mengingatkan tentang pentingnya administrasi. Jangan sampai kepala sekolah terjerat masalah hukum atas pelaporan dan penggunaan dananya. Sehingga diharapkan pengelolaan dana BPOPP dilakukan dengan benar.

“Jadi memang perlu berhati-hati dan laporan harus bisa dipertanggung jawabkan,” katanya

Program BPOPP SPP ini pun merupakan bagian dari program TisTas (Gratis Berkualitas) Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan memang ditujukan untuk meningkatkan angka transisi atau angka lanjut sekolah.

“Sekolah bagi anak yang tidak mampu adalah gratis, mau di negeri maupun swasta. Jika personal putus sekolah ini masih berlangsung tinggi maka program TisTas ini tidak berhasil. Untuk itu bagi ada saudara atau kenalan yang putus sekolah karena tidak mampu segera diberi tahu kalau sekarang sekolah itu gratis,” imbuhnya.

Diharapkan dengan adanya program BPOPP itu bisa meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) yang saa ini masih ada di angka 84,12 persen. Yaitu dengan mendorong angka transisi siswa untuk melanjutkan pendidikan dari SMP sederajat ke SMA sederajat.

“Jadi melalui tistas harapannya angka APK bisa optimal,” pungkasnya. [adg/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar