Pendidikan & Kesehatan

Puluhan Rekanan Rehab Puskesmas di Jember Belum Dibayar

Jember (beritajatim.com) – Puluhan rekenan proyek rehab puskesmas yang didanai APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 belum dibayar sesuai nilai kontrak masing-masing. Mereka mempertanyakan hal ini kepada Dinas Kesehatan Jember, Jawa Timur.

Salah satu rekanan, Dedi Yudistira, mengatakan, ada kurang lebih 70 rekanan yang mengerjakan 105 paket pekerjaan yang belum dibayar. “Kisarannya ada yang Rp 5 miliar, ada yang paling rendah Rp 400 juta,” katanya.

Menurut Dedi, kesalahan ada pada Dinas Kesehatan Jember karena tak segera memproses berkas administrasi pekerjaan proyek yang sudah selesai. Padahal rata-rata para kontraktor sudah mengerjakan proyek pada Oktober 2018 dan selesai pada Desember kemarin. “Ada yang 17 Desember. Yang paling lambat 27 Desember,” katanya.

Dedi heran mengapa administrasi berkas proyek lamban digarap. Padahal ada berkas administrasi sebagian proyek yang sudah ditangani dan dana dicairkan oleh Dinkes. Perbedaan perlakuan ini yang membuat rekanan heran. “Ada proyek yang selesai akhir Desember malah bisa cair duluan,” katanya.

Dedi mengatakan, pihaknya akan mengonfirmasi kepada Kepala Dinkes Jember Siti Nurul Qomariyah pada Senin pekan depan. Ini sesuai dengan rencana yang diagendakan Dinkes sendiri.

Gara-gara proyek belum dibayar sesuai kontrak, rekanan mengalami kerugian. Sebelum dibayar, rekanan mengerjakan proyek itu dengan meminjam uang dari bank. Gara-gara uang sesuai nominal kontrak belum diterima, mereka akhirnya menunda pembayaran ke bank dan harus menanggung bunga. “Toko material juga minta dibayar,” kata Dedi.

Selain itu, belum dicairkannya dana proyek tersebut membuat rekanan yang memiliki proyek di dinas lain juga terhambat pembayarannya. “Menunggu pelunasan semua,” kata Dedi.

Dedi mengatakan, baru kali ini ada persoalan pembayaran di Dinkes Jember. Tahun-tahun sebelumnya tak pernah terjadi. Komisi D DPRD Jember sudah mencoba mencari solusi dengan mengundang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Siti Nurul Qomariyah. Namun dia tak memenuhi undangan rapat dengar pendapat Komisi D DPRD setempat, Jumat (4/1/2019) kemarin.

Agenda rapat adalah membahas keluhan puluhan rekanan proyek rehabilitasi puskesmas yang belum dibayar sesuai kontrak. Akhirnya karena Dinkes tak hadir, Komisi D membahas persoalan dan menampung aspirasi dari rekanan. “Beliau menghadiri acara operasi katarak Lantamal V. Padahal surat sudah kami layangkan,” kata anggota Komisi D Ardi Pujo Prabowo.

Ardi berjanji meminta keterangan dari Dinkes soal keluhan para rekanan ini. “Yang disampaikan teman-teman rekanan, mereka semua sudah memenuhi target deadline Dinkes. Tanggung jawab mereka sudah selesai,” katanya.

Komisi D ingin ada evaluasi terhadap Dinkes Jember. “(Kepala) Dinkes harus sadar. Kalau tak mampu mengelola ya mundur,” kata Ardi. Komisi D tak ingin ada persoalan yang sama terjadi. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar