Pendidikan & Kesehatan

Perbup PPDB SMP Jember Dinilai Bertentangan dengan Pemendagri

Foto: Erwan Salus

Jember (beritajatim.com) – Peraturan Bupati Jember, Jawa Timur, mengenai penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah menengah pertama ternyata bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2018.

Hal ini diungkapkan Endro Jatmiko, salah satu orang tua siswa, dalam rapat dengar pendapat di ruang Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (26/6/2019). Rapat dihadiri orang tua siswa dan Dinas Pendidikan Jember.

“Kebetulan saya sudah baca. Ada poin yang bertentangan. Pasal 27 ayat (2) Permendikbud jelas sekali tersurat: untuk daya tampung terakhir dari siswa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal yang sama, maka yang dilakukan adalah memprioritaskan peserta didik yang mempunyai nilai ujian nasional lebih tinggi. Itu aturan menteri,” kata Endro.

“Sementara saya temukan di peraturan bupati, di halaman 10 PPDB SMP, nomor 5: sistem PPDB SMP negeri menggunakan jalur zona murni. Jika ada pendaftar yang jarak zonasinya sama, maka ditentukan kelulusannya adalah berdasar waktu pendaftaran. Ini sangat berbeda (dengan Permendagri). Ini melawan hukum. Ini cacat hukum, bisa saya gugat di pengadilan karena berbeda sekali dengan Permendagri,” kata Endro.

Endro mengecam inkonsistensi negara. “Negara memaksakan kita untuk mengakui bahwa sekolah sama. Kita dicekoki oleh pernyataan pembuat keputusan bahwa sekolah sama, tapi kenyataannya berbeda. Sekolah tidak sama. Bahkan negara pun mengakui bahwa sekolah tidak sama. Buktinya ada akreditasi. Akreditasi sudah membuktikan bahwa sekolah berbeda. Tapi kenapa kita dicekoki dan disuruh mentah-mentah bahwa sekolah itu sama? Itu tidak adil. Akreditasi A, B, C, dan semacamnya sudah menunjukkan bahwa sekolah tidak sama. Sementara kita disuruh menerima bahwa sekolah sama. Hipokrit. Munafik,” katanya.

Endro meminta solusi kepada Dinas Pendidikan Jember. “Kalau tidak ada tambahan pagu, bagaimana solusinya untuk anak-anak yang tidak tertampung di sekolah yang sebenarnya sudah terdekat? Kalau diberi alternatif ke sekolah swasta, kalau mau dibantu dananya, saya terima. Kemampuan finansial seseorang tidak sama. Ini harus dimaklumi,” katanya.

Kepala Bidang SMP Dispendik Jember Erwan Salus Prijono mencoba membantah pernyataan orang tua siswa. “Seleksi calon peserta kelas 7 yang menggunakan mekanisme daring (dalam jaringan atau online) dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi. Kita menggunakan sistem online, sistem garis lurus, bukan jalannya gojek. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud ayat 1 sama, maka dipriroitaskan perserta didik yang mendaftar lebih awal. Karena kita pakai online, menitnya berlaku,” katanya.

Erwan juga mengatakan, ada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Mendikbud yang memastikan seluruh sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah tidak menjadikan nilai ujian nasional sebagai syarat seleksi untuk jalur zonasi dan perpindahan orang tua atau wali. Ini juga ditegaskan bahwa sekolah tidak boleh melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung dalam seleksi peserta didik baru untuk SD. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar