Pendidikan & Kesehatan

Sempat Didemo Segelintir Mahasiswa

Pemberian Gelar Doktor HC Soekarwo Tetap Diberikan Hari Ini

Surabaya (beritajatim.com) – Beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Senin (18/3/2019) Universitas Islam Negeri Surabaya (UINSA) mengadakan bedah buku ‘Tradisi dan Modernisasi Pendidikan Diniyah Pesantren’ hasil karya Dr. H. Soekarwo, mantan Gubernur Jawa Timur.

Buku tersebut berisikan sepak terjang dan pengalaman Soekarwo atau yang biasa disebut Pakde Karwo ini dalam pengaplikasian kebijakan UU No. 20 tahun 2003 yang dirasa pada saat itu (tahun 2006) belum sepenuhnya mengembangkan potensi Madrasah Diniyah.

Untuk itu Pakde Karwo bersama tim ahli dari UINSA menggerakkan potensi besar sekolah Islam terutama Madrasah Diniyah dengan mendeskresi Kebijakan Pemprov Jatim. Kebijakan yang kemudian dikenal sebagai ‘Genue Jatim’ ini memberikan beasiswa S1 kepada guru Madrasah Diniyah (Guru Madin).

Salah satu kebijakan yang diambil Pakde saat itu yang masih menjabat sebagai Gubernur Jatim adalah  Program kualifikasi Akademis Guru Madin yang telah menyekolahkan guru Madin dari 2006-2019 sebanyak 13.522 dengan rincian S1 sebanyak 1.020 dan S2 sebanyak 340 dan dari jumlah itu pula Guru Madin yang telah lulus menjadi 7.595 orang.

Selain menyekolahkan Guru Madin, Pakde juga telah membentuk Lembaga Pengembangan Pendidikan  Diniyah (LPPD) yang bertujuan untuk mengembangkan Madrasah Diniyah Salafiyah untuk mendapatkan pengakuan dari Negara dan dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga pendidikan lain yang sederajat. Pasalnya dalam UU No. 20 tahun 2003 tersebut Madrasah Diniyah dan sekolah berbasis Islam tidak disebutkan sebagai salah satu satuan pendidikan baik pendidikan dasar maupun menengah.

Kemudian ada program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) yang merupakan bantuan operasional Madrasah sehingga dialihkan namanya menjadi Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Diniyah (BOSDA Madrasah Diniyah) yang dilaksanakan sejak tahun 2010. Tapi program ini juga tidak hanya untuk Madrasah Diniyah melainkan menaungi pula para guru non-PNS yang mengajar selain di Madrasah Diniyah.

Tiga program besar ini merupakan upaya dan ide asli dari Pakde Karwo yang melihat bahwa potensi pendidikan Islam sangatlah besar dan perlu mendapatkan perhatian lebih serius sehingga lahirlah Regulasi Pendidikan Keagamaan Islam (Pendidikan Diniyah Pesantren), Regulasi Satuan Pendidikan Mu’adalah pada Pondok Pesantren dan Regulasi Pendidikan Keagamaan Islam Ma’had Aly, yang mana semua regulasi tersebut menjadi naungan payung hukum dan kesetaraan keadilan bagi instansi pendidikan Islam.

Berkat ide Genue Jatim dari Pakde Karwo ini setidaknya sebanyak 1.755.524 santri madrasah (data dari pemrov Jatim hingga tahun 2016) mendapatkan pendidikan yang statusnya setara dengan pendekatan formal.

“Sebelum tahun 2006 dengan adanya kebijakan UU No. 20 th 2003 yang tidak menyebutkan Pendidikan Diniyah sebagai satuan pendidikan baik tingkat pendidikan dasar maupun menengah. Sehingga ijazah tidak diakui secara formal, lulusannya dianggap tidak setara dan sebagainya. Makanya kami lihat ini harus dideskresi untuk menyetarakan pendidikan Islam yang sangat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan,” ujar Pakde waktu peluncuran buku tersebut.

Pernyataan Pakde Karwo ini pun diperkuat oleh Ali Mudlofir selaku Pengamat Pendidikan Islam mengatakan, deskresi itu benar-benar kebijakan yang baik dari ide Pakde, enpowering nasib guru dan siswa madrasah Diniyah itu belum ada yang memulai selain Pakde.

Dengan pencapaian tersebut, pihak UINSA yang juga pernah terlibat dalam pengupayaan regulasi pendidikan Islam tersebut bersama Pakde Karwo pun rencananya hari ini akan memberikan gelar Honoris Clausa kepada Pakde Karwo, Rabu (27/3/2019).

Namun kemarin, Selasa (26/3/2019) beberapa mahasiswa UINSA melakukan aksi demo menolak rencana pemberian Gelar Honoris Clausa kepada Pakde Karwo. Demo di halaman kampus di Jalan Ahmad Yani itu sebagai aksi penolakan mahasiswa karena menilai pemberian gelar ini tidak tepat.

“Masih banyak di luar sana orang yang lebih pantas daripada beliau (Soekarwo, red) yang terhormat. Tidak ada kontribusi, secara tiba-tiba diberikan saja,” jelas Ery Mahmudi selaku koordinator aksi dari Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi, saat aksi di Halaman Uinsa Surabaya.

Pakde Karwo dinilai tidak memiliki kontribusi yang jelas dalam bidang Pendidikan Agama Islam khususnya di Jawa Timur. Mereka menuntut pihak kampus agar menilik kembali kontribusi Pakde Karwo dalam Pendidikan Agama Islam di Jawa Timur, transparansi proses dari pihak terkait yakni Uinsa, selanjutnya meminta Rektor untuk membatalkan surat keputusan pemberian gelar kepada Soekarwo.

Pendemo Rencana Pemberian Gelar Honoris Clausa Pakde Karwo

“Kampus adalah mimbar akademis bukan politis, selamatkan kampus sebagai mimbar akademis dari unsur politis dan pragmatis. Tidak ada kontribusi yang konkrit dari Pak Dhe Soekarwo,” demikian orasi mahasiswa sembari membawa beberapa selebaran tuntutan.

Jika tuntutanya tidak dipenuhi, pendemo mengancam melakukan aksi lagi saat acara berlangsung. ”Pemberian gelar adalah komedi atau lelucon karena di sana masih banyak orang yang penting dan berhak mendapatkan itu,” tandasnya.

Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Rektor III Uinsa, Ma’shum Nur Alim, justru mempertanyakan dasar aksi tersebut.

“Apa hak mahasiswa untuk menolak itu, jika tuduhan sarat politis, sepanjang secara akademik memenuhi syarat kenapa harus ada penolakan?” tanya Ma’shum.

Ma’shum juga membantah jika ada nuansa politis dalam penganugerahan gelar Honoris Causa kepada Soekarwo.

“Kalau itu bermuatan politis kami akan memberikan gelar itu sewaktu beliau masih menjabat. Justru kita hindari persoalan politis itu, dan kita berikan sekarang ketika sudah tidak menjabat sehingga kita betul-betul akademis,” tegasnya.

Pemberian gelar itu, lanjutnya, menyangkut kontribusi Soekarwo di Jatim, tidak hanya untuk UIN.

“Beliau punya jasa yang luar biasa untuk pengembangan guru-guru Pendidikan Agama Islam Madrasah Diniyah (Madin) di Jatim, dan di seluruh Indonesia itu tidak ada program seperti itu kecuali di Jatim,” terangnya.[adg/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar