Pendidikan & Kesehatan

NKRI Jadi Alasan Pemkab Jember Tolak Diskresi PPDB SMP

Kepala Dispendik Jember Edi Budi Susilo

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, bersikukuh menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 secara saklek dalam penerimaan peserta didik baru sekolah menengah pertama (PPDB SMP).

Tak ada diskresi untuk menggunakan nilai ujian nasional di luar zonasi. Pemkab Jember menetapkan 90 persen PPDB harus berdasarkan jarak rumah siswa dengan sekolah tujuan. “Kita ini kan bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Ketika Permendikbud mengatakan komposisi zonasinya 90:5:5 yang kami tidak mau berbantah-bantah. Kami laksanakan itu,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jember Edi Budi Susilo, Kamis (27/6/2019) malam.

Edi enggan mengomentari daerah lain yang melakukan diskresi. “Karena memang aturannya seperti itu,” katanya.

“Saya masih ingat betul waktu rapat kerja nasional di Cisawang, Bogor, Pak Menteri (Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy) wanti-wanti bahwa konsep dari Permendikbud ini adalah pemerataan. Pemerataan untuk memberikan ruang kepada semua untuk memperoleh kesempatan yang sama, sehingga tidak ada lagi kelas yang bersifat unggulan, favorit, tempat orang pintar saja, dan sebagainya,” kata Edi.

“Perkara kemudian memang muncul ekses di sana-sini dari sebuah kebijakan, nanti dievaluasi lagi. Misalnya kaitan dengan pemerataan itu, apakah diimbangi dengan pemerataan sarana prasarana, pemerataan jumlah penyebaran guru dan lain-lain,” kata Edi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, DPRD Jember dan orang tua siswa menuntut agar ada diskresi dalam PPDB SMP. Mereka meminta nilai ujian nasional dipertimbangkan dan tak hanya mengacu pada jarak rumah dengan sekolah. “Di Surabaya saja bisa, kenapa di sini tidak,” kata Endro Jatmiko, salah satu orang tua siswa.

Mereka meminta ada tambahan pagu rombongan belajar di sekolah-sekolah kawasan kota yang padat penduduk. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember Suwignyo Widagdo mendorong Bupati Faida agar berani mengeluarkan diskresi. “Kalau saya bupati, melihat masyarakat gelisah, saya pasti mau,” katanya. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar