Pendidikan & Kesehatan

Menuju UHC, Pemkab Bojonegoro Pertanyakan Kesiapan BPJS

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Hernowo

Bojonegoro (beritajatim.com) – Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro Hernowo mengatakan, keinginan Bupati Anna Mu’awanah di tahun 2020 Pemkab Bojonegoro sudah menerapkan Universal Health Coverage (UHC).

Sehingga semua warga Bojonegoro sudah memiliki jaminan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Harapannya tahun 2020 sudah UHC, jadi bagi warga miskin yang tidak mampu membayar iuran, ada usulan SKTM dan mau menjadi peserta kelas III akan diikutkan BPJS PBI Daerah,” ujar Hernowo, Sabtu (9/11/2019).

Saat ini, kata dia, bagi warga yang ingin mendapat jaminan kesehatan sudah dipermudah. Karena, jaminan kesehatan sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dicukupi pemerintah baik melalui APBD maupun APBN.

“Tapi yang menjadi kendala kami harus memastikan ke BPJS, kalau semua sudah punya jaminan kesehatan jadi klaim di rumah sakit harus lancar. Kalau klaimnya itu nanti nunggak operasionalnya nanti tidak bisa maksimal. Itu yang kita minta,” tegasnya.

Sementara prosentase penduduk Bojonegoro yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan ada ada sebanyak kurang lebih 75 persen, baik BPJS PBI, kepesertaan mandiri, pegawai, PNS, maupun TNI/Polri.

Sementara dengan ditetapkannya kenaikan iuran BPJS, menurut Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Mochlasin Afan, akan ada banyak peserta BPJS yang mengajukan penurunan kelas. “Di daerah pasti banyak peserta yang turun kelas, dan itu perlu adanya kesiapan dari RSUD sendiri,” ujarnya.

Sementara diketahui, tiga RSUD yang ada di Bojonegoro, RSUD Padangan dan RSUD Sumberrejo fasilitas kesehatannya hanya diperuntukkan bagi pelayanan peserta BPJS kelas tiga. Sedangkan untuk RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro ada fasilitas kelas satu dan dua. [lus/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar