Pendidikan & Kesehatan

Masih Ada Dikotomi Puskesmas dan Klinik, Ini Kata PKFI Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) Jatim ikut buka suara terkait masih adanya dikotomi yang dilakukan pemerintah daerah terhadap layanan kesehatan. Pasalnya, saat ini jumlah pasien BPJS di Puskesmas membludak mencapai 20 ribu orang, sementara di klinik swasta jumlahnya masih minim.

Ketua PKFI Jatim, dr Agung Mulyono Mkes menegaskan, jika kepala daerah sering melakukan dikotomi terkait layanan kesehatan melalui BPJS. “Puskesmas seharusnya melakukan pelayanan secara preventif dan promotif, justru saat ini mengarah ke kuratif. Di sisi lain, jumlah pasien di puskesmas saat ini sudah overload,” tegasnya dalam acara Pelantikan Pengurus Wilayah dan Cabang PKFI Jatim di Suites Hotel Surabaya, Sabtu (30/11/2019).

Dia meminta kepala daerah bersikap adil dengan melindungi pelayanan kesehatan seperti klinik swasta. Ini karena pengobatan di klinik swasta tak kalah pelayanannya dengan puskesmas, termasuk dokternya. “Memang dalam waktu dekat ini kami akan sowan ke kepala daerah di 38 kabupaten/kota di Jatim. Hal ini menindaklanjuti agar tidak ada dikotomi antara puskesmas dan klinik,” tukas politisi Demokrat Jatim asal Banyuwangi ini.

Di sisi lain, pemerintah tidak boleh membatasi peserta BPJS dalam menentukan fasilitas kesehatan (faskes), walaupun mereka menggunakan BPJS yang dibayar pemerintah (BPJS penerima bantuan iuran atau PBI). Untuk itu, lanjut dia, perlu redistribusi dari puskemas ke klinik. Dengan begitu sudah tidak ada lagi pasien overload di puskesmas. Ke depan, idealnya pasien setiap puskesmas hanya 12 ribu orang.

Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak menegaskan, sudah seharusnya kepala daerah bersikap adil terhadap puskesmas maupun klinik swasta. “Karena apapun hal itu merupakan aset daerah yang perlu mendapat perlindungan dari kepala daerah. Memang seharusnya kepala daerah tidak melakukan dikotomi. Mengingat keberadaan klinik juga membantu pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan,” tuturnya.

Emil menekankan pentingnya Puskesmas meningkatkan layanan di bidang promotif dan preventif. Hal ini penting dilakukan, karena saat ini Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dituntut untuk tidak hanya memberikan pelayanan kuratif atau pengobatan saja.

“Kami menginginkan ada public campaign dengan cara membuat informasi yang kreatif dan menarik bagi masyarakat, tentang pentingnya menjaga kesehatan. Itulah sebabnya untuk Puskesmas, kami arahkan ke promotif dan preventif,” imbuh Emil saat menjadi narasumber pada acara Seminar dan Workshop ‘Hope and Challenge of Doctors and Clinics in the JKN Era and Clinical Accreditation’ ini.

Selain itu, Emil juga menyampaikan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan. Menurutnya, dengan pemanfaatan teknologi akan bisa mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan. Dia mencontohkan di China sudah memanfaatkan artificial intelligent (AI) sehingga info awalnya bisa diterima lebih dulu, dan memudahkan diagnosa yang akan diberikan oleh dokter.

Emil berharap, baik Puskesmas maupun klinik yang dikelola oleh swasta bisa berjalan berseiring. Menurutnya, ketika Puskesmas dan klinik pratama sebagai sesama FKPT bisa sama-sama bagus maka ini merupakan bentuk prestasi suatu daerah. Karena, fokus utamanya adalah sama-sama memberikan layanan kesehatan pada masyarakat.

Kegiatan seminar dan workshop tersebut dihadiri oleh ratusan peserta yang tergabung pada organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) dan Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI). (tok/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar