Pendidikan & Kesehatan

LBH NU Kabupaten Kediri Sikapi Naskah PAS untuk MA Berisi Materi Khilafah

Kediri (beritajatim.com) – Naskah ujian akhir semester (PAS) tingkat Madrasah Aliyah (MA) di wilayah Kediri 2019/2020 yang memuat materi tentang khilafah mendapatkan respon dari berbagai kalangan. Salah satunya dari dari Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LBH NU) Cabang, Kabupaten Kediri.

“Proses indoktrinasi didalam materi pelajaran ini sangat terlihat . Sebagaimana diketahui indoktrinasi adalah sebuah proses yang dilakukan berdasarkan satu sistem nilai untuk menanamkan gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan tertentu,” kata Taufiq Dwi Kusuma, S.H Sekretaris LPBH NU Cabang Kediri

Praktik ini, kata Taufiq, seringkali dibedakan dari pendidikan karena dalam tindakan ini, orang yang diindoktrinasi diharapkan untuk tidak mempertanyakan atau secara kritis menguji doktrin yang telah mereka pelajari.

“Instruksi berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, khususnya, tak dapat disebut indoktrinasi karena prinsip-prinsip dasar ilmu pengetahuan menuntut evaluasi diri yang kritis dan sikap bertanya yang skeptis terhadap pikiran sendiri,” tambahnya.

Selaian itu, imbuh Taufiq, sebagaimana diketahui HTI telah dibubarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI.

Naskah ujian akhir semester (PAS) tingkat Madrasah Aliyah (MA) di wilayah Kediri 2019/2020 yang memuat materi tentang khilafah Naskah ujian akhir semester (PAS) tingkat Madrasah Aliyah (MA) di wilayah Kediri 2019/2020 yang memuat materi tentang khilafah

Sehubungan dengan beredarnya soal tersebut maka LPBH NU Kabupaten Kediri menyatakan sikap sebagai berikut :

  1. Menyayangkan Beredarnya Soal Materi Khilafah
  2. Meminta Kemenag Mengoreksi Materi Pelajaran Sehari-Hari
  3. Meminta Kemenag Untuk Melakukan Revisi Ulang Terhadap Ujian Mapel FIQIH Secara Menyeluruh
  4. Meminta Kemenag Untuk Melakukan Evaluasi Total Terhadap Seluruh Mapel Khususnya Yang Berkaitan Dengan KhilafAH .

“Pernyataan sikap ini kami buat, apabila tidak ada tindak lanjut dari Kemenag, maka kami tidak segan-segannya untuk melakukan tidakan yang dianggap perlu secara hukum. Atas perhatiaannya diucapkan terima kasih,” tutupnya. [nng/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar