Pendidikan & Kesehatan

Komisi D DPRD Jember:

Jamkesda Minim Jangan Terulang, Kasihan Rumah Sakit di Jember

Jember (beritajatim.com) – Anggaran jaminan kesehatan daerah (jamkesda) untuk pasien yang menggunakan surat pernyataan miskin (SPM) tahun ini awalnya hanya Rp 3 miliar. Namun belakangan dalam Perubahan APBD 2019, nominalnya membengkak menjadi Rp 63 miliar.

“Itu memang perhitungan kebutuhan layanan kesehatan SPM dari estimasi layanan yang sudah diberikan pada periode awal,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Jember Dyah Kusworini, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi D dan manajemen tiga rumah sakit daerah, di gedung DPRD Jember, Selasa (8/10/2019).

Kusworini mengatakan, untuk penganggaran APBD 2020, pihaknya akan memperhitungkan kembali serapan anggaran jamkesda sejak Januari hingga triwiulan ketiga 2019. “Kemungkinan tak beda jauh dari total perhitungan tahun ini. Yang banyak adalah membayar sisa kegiatan 2018. Jadi tambahan Rp 60 miliar bukan murni untuk pembayaran 2019 saja, tapi masih ada sisa kegiatan tahun 2018 yang harus kami bayar pada rumah sakit, yang jumlahnya sekitar Rp 20 miliar,” katanya.

Sebenarnya tak ada lonjakan jumlah pasien pengguna SPM, sekitar lima ribu orang per tahun. “Hanya kasusnya berbeda. Kasus yang perlu tindakan operasi dengan biaya tinggi kan menyerap anggaran cukup banyak kalau di rumah sakit. Jadi kami perhitungkan menyesuaikan kasus. Pembayaran SPM seratus persen dibiayai pemerintah. Kami tak bisa membatasi. Memang yang tinggi untuk kasus ginjal dan sebagainya memang menyerap anggaran cukup banyak,” kata Kusworini.

Anggota Komisi D dari Fraksi Gerindra, Ardi Pujo Prabowo, berharap anggaran jamkesda SPM lebih besar pada APBD 2020 awal. “Kami minta anggaran sekitar Rp 20 miliar,” katanya.

Hal serupa dikemukaan Wakil Ketua Komisi D Nur Hasan. “Jangan sampai kejadian tahun 2019 terulang, bagaimana SPM pada APBD awal hanya dianggarkan Rp 3 miliar. Kasihan pihak rumah sakit yang harus membiayai pasien pakai kas mereka sendiri. Rp 3 miliar untuk nyahur utang SPM 2018 tidak cukup. Jadi jangan terulang lagi. Kalau bisa anggaran untuk SPM sejak awal sesuai kebutuhan dalam satu tahun, minimal 50 persen,” katanya. Idealnya, anggaran jamkesda SPM dialokasikan Rp 30-35 miliar pada APBD awal 2020.

Nur Hasan sejak dulu menginginkan agar ada pendataan masyarakat miskin dengan rapi. “Selama data masyarakat miskin belum ada penetapan, tetap saja bisa dibuat main-main. Secara politis kan itu bisa untuk kegiatan-kegiatan meningkatkan elektabilitas. Tapi kalau sudah dikunci dan disahkan pemerintah, bahwa masyarakat Jember punya warga miskin sekian ribu orang, tidak ada yang bisa bermain. Ternyata lima tahun ini tidak selesai-selesai. Ini yang bikin jengkel. Anggaran berapapun yang kita sediakan untuk SPM tidak akan cukup, karena masyarakat untuk mencari surat keterangan miskin kan sangat mudah. Tidak ada data resmi masyarakat miskin,” katanya. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar