Pendidikan & Kesehatan

Iuran BPJS Naik, Pemkot Mojokerto Cari Formula Baru

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus berupaya mencari formula baru dalam mengatasi kenaikan besaran premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Untuk itu, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari terus berkonsultasi dengan BPJS Pusat dan Mojokerto.

Sebagai bentuk ikhtiar dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) Pemerintah Kota. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI nomor 75 tahun 2019, iuran BPJS Kesehatan tahun 2020 mendatang akan naik sebesar Rp42.000 dari Rp23.000.

Ini artinya, pada 2020 Pemkot Mojokerto akan mengalami lonjakan pembayaran hingga Rp26.712.000.000. Sedangkan, dana yang terlanjur dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 untuk pembayaran premi BPJS senilai Rp14.026.482.100.

“Untuk kekurangannya sebesar Rp12.685.517.900, rencananya akan kami ambilkan dari pajak rokok sebesar Rp3.301.820.195. Sedangkan sisanya, masih kami carikan solusinya. Apakah akan diambilkan dari Silpa atau memotong program-program kesehatan lainnya, masih kami diskusinya,” ungkapnya, Senin (18/11/2019).

Kenaikan iuran BPJS ini, lanjut Ning Ita (sapaan akrab, red), sangat berdampak pada program Pemkot Mojokerto, utamanya pada Dinas Kesehatan (Dinkes). Dimana, sejak dua tahun terakhir, Pemkot Mojokerto telah menjalankan program UHC. Melalui program ini ada 96,2 persen warga telah mendapatkan jaminan kesehatan sebanyak 142 ribu orang.

Agar 96,2 persen warga Kota Mojokerto terpenuhi jaminan kesehatannya, Pemerintah Kota rela membayarkan iuran BPJS Kesehatan untuk 52.264 orang. Namun, dari jumlah tersebut Pemkot tidak menanggung untuk penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah pusat dan peserta BPJS mandiri.

Sedangkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemkot Mojokerto menanggung iuran BPJS sebesar empat persen yang dipotong dari gaji pegawai. “Untuk satu persen, ditanggung sendiri sama yang bersangkutan. Ini telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 pasal 30 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, tentang jaminan kesehatan,” katanya. [tin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar