Pendidikan & Kesehatan

Inilah 5 Reformasi BPOM untuk Perkuat Layanan Masyarakat

Surabaya (beritajatim.com) – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia mengadakan rapat evaluasi nasional di Shangri La Hotel Surabaya, Selasa (12/11/2019).

Kegiatan BPOM ini merujuk statemen dari Presiden Jokowi untuk terus memberikan performa terbaik dalam pelayanan masyarakat. Dra Reri Indriani, Apt., M.Si, PLT Sestama mengungkapkan bahwa BPOM sedang melakukan reformasi di setiap aspek.

“Statemen dari Pak Jokowi, Jangan terjebak dalam rutinitas. Jadi ASN kita jangan hanya membuat kebijakan tapi tidak bisa membuat pelayanan yang baik kepada masyarakat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut BPOM melakukan evaluasi terhadap program kerja dan juga target realisasi yang dicapai oleh BPOM dalam waktu 5 tahun, yakni dari 2014 sampai 2019. Evaluasi itu mencakup berbagai capaian yang sudah dilakukan oleh BPOM.

“Selama 3 tahun terakhir kami telah melakukan reformasi dalam 5 aspek yang mendukung penguatan tugas Pengawasan BPOM,” tambahnya.

Sebanyak 5 bentuk reformasi tersebut adalah reformasi Kelembagaan dan Regulasi, Reformasi Sumber Daya Manusia, Reformasi Pelayanan Publik, Reformasi Sarana Prasarana, dan Reformasi Anggaran.

“Lima reformasi itu tentunya saling berkaitan dan melengkapi, reformasi SDM untuk menentukan kualitas, Kebijakan pelayanan publik jelas untuk memberikan kepuasan terhadap masyarakat, Sarana prasarana contohnya kami terjun langsung ke masyarakat untuk pengujian, seperti uji cepat apakah suatu produk itu mengandung sesuatu yang berbahaya atau tidak, serta reformasi anggaran,” terangnya.

Reri mengatakan bahwa kekuatan yang dilakukan pada bpom tidak akan optimal tanpa adanya reformasi anggaran. Reformasi anggaran menentukan optimalisasi setiap aspek kerja.

“Contohnya pada tahun lalu, kami memiliki 1060 CPNS kalau tidak didukung dengan penguatan anggaran, untuk penguatan kompetensi penguatan pengawasan penguatan prasarana tidak adakan maksimal,” tukas Reri.

Selain itu, pada hari ini diluncurkan juga 3 Kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yakni Madiun Malang dan Jember. Tiga wilayah ini dipilih karena ketiganya merupakan daerah dengan perindustrian yang aktif. Diharapkan dengan hadirnya Bakorwil mampu lebih mendekatkan BPOM dengan masyarakat.

“Bakorwil ini diharapkan mampu mendekatkan pelayanan publik Badan POM langsung ke masyarakat jadi kita tidak banyak bicara jadi layanan konkret apa yang bisa kita lakukan,” ungkapnya.

Terlebih lagi sekarang BPOM mengedepankan asas binaan yakni apabila terjadi pelanggaran pidana atas penyalahgunaan obat, kosmetik dan makanan maka BPOM tidak akan mengambil jalur hukum sebagai langkah pertama, melainkan dengan pembinaan.

“Jika ada pelanggaran hukum oleh penjahat kami juga tetap mengedepankan pembinaan sebagai win win solution, tetapi kalau kejadiannya berulang maka kami akan tegas mengambil jalur hukum,” terang Reri. [adg/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar