Pendidikan & Kesehatan

IGTKI Banyuwangi: BOP Turun, Tekanan Datang

Banyuwangi (beritajatim.com) – Penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tak selamanya berjalan sesuai harapan. Bahkan, datangnya dana itu kerap kali membuat para guru TK yang tergabung dalam Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Kabupaten Banyuwangi dalam tekanan. Pasalnya, justru mereka sering mendapat tekanan. Bahkan, beberapa sekolah TK bahkan tegas menolak aliran dana ini.

Salah seorang perwakilan IGTKI Gambiran, Ismiati mengaku, awalnya tidak mau mengambil PO (Pre Order). Namun, karena mendapat tekanan dari rekanan akhirnya memutuskan untuk memesan. “Setiap hari nangis, kalau dengar BOP gemetar melihat administrasinya begitu,” katanya saat bertemu dengan Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Selasa (19/3/2019).

Mereka sadar, barang yang dipesan tak sesuai dengan peruntukan. Misal buku, alat peraga dan susu.
“Kasusnya masalah susu mencuat dari kecamatan kami, banyak kemasan yang menggelembung. Belum kadaluarsa, tapi rusak. Dan banyak anak yang keracunan dari susu itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Puji Lestari ketua IGTKI Kabupaten Banyuwangi mengaku saat ada proyek, sering dihadapkan dengan oknum yang mengatasnamakan kejaksaan. “Demi Allah kami dari IGTKI Banyuwangi tidak pernah menerima dari rekanan atas barang yang ditawarkan ke kita. Meskipun, kita dipaksa untuk membeli barang mereka,”

“Gimana kita tidak takut, setiap BOP turun kita selalu dihadapkan dengan dengan kejaksaan. Apalagi petugas yang datang mengatasnamakan dari TP4D,” katanya.

Setelah itu, kata Puji, pihaknya berinisiatif untuk mengajak bertemu yang bersangkutan di lain hari. “Lha kok ujung-ujungnya jualan produk. Akhirnya saya keluarkan surat edaran agar pengurus IGTKI kecamatan tidak menerima pre order (PO). Apabila menerima maka resiko ditanggung sendiri,” tegasnya.

Di Banyuwangi terdapat 758 TK dengan 32 ribu anak didik. Bila selama lima tahun ke depan IGTKI diberi kewenangan untuk pembelian sarana pendidikan sesuai kebutuhan lembaga, pasti akan lebih baik. “Selama ini ada beberapa sekolah yang menolak BOP karena sarat dengan pengondisian,” ujarnya.

Bagus Nur Jakfar Adi Saputro mengimbau para guru TK tetap mengambil dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Tapi, pengadaan alat peraga dilakukan secara lelang terbuka diikuti pihak penyedia jasa dan perwakilan IGTKI.

“Penyedia jasa akan presentasi saat lelang. Jika sudah deal pembayaran dilakukan langsung ke pemenang, tidak lewat perantara. Tolong pembelian buku jangan dikoordinir. Pilih sendiri barangnya,” ungkap Bagus.

Paling penting, kata Bagus, yang harus dibenahi tentang penggunaan BOP adalah alokasi yang tidak sesuai peruntukkan. Barang yang dibeli tidak ada dalam Rencana Anggaran Belanja TK (RABTK).

“Contoh kasus, pihak sekolah dipaksa oleh penyedia jasa agar membeli produk susu kemasan. Susunya mengental dan kotaknya menggelembung padahal belum kadaluarsa. Pemberian susu harusnya ada petunjuk dari dokter,” pungkas Jaksa terbaik ini. [rin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar