Pendidikan & Kesehatan

GP Ansor Minta DPRD Jember Prakarsai Perda Pendidikan

Jember (beritajatim.com) – Gerakan Pemuda Ansor meminta kepada DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, agar memprakarsai peraturan daerah mengenai pendidikan. Peraturan daerah ini memadukan Undang-Undang Pendidikan dan Undang-Undang Pesantren sebagai dasar.

“Saya mendorong teman-teman DPRD menjadikan perda pendidikan jadi perda inisiatif. Mungkin bisa jadi satu perda soal pendidikan dan pesantren. Lita tidak mau memecah-mecah agar lebih komprehensif. Jadi dalam perda pendidikan ada semua (pendidikan formal dan informal pesantren),” kata Ketua GP Ansor Jember Ayub Junaidi, di sela-sela peringatan Hari Santri Nasional, Selasa (22/10/2019).

Menurut Ayub, dengan perda itu, sistem pendidikan agama dan nasional di daerah bisa diatur menjadi satu. “Kedua, perda ini adalah jaminan terpenting untuk melindungi kesejahteraan guru sekolah, siswa, dan guru ngaji. Bagaimana kita bisa ingin menjamin kualitas sumber daya manusia, jika orang mau menciptakan sumber daya manusia itu tidak mendapat kesejahteraan layak,” kata Ayub.

Ayub mencontohkan guru tidak tetap (GTT) yang mendapat honor dengan nominal tak layak. Perda pendidikan bisa jadi solusi jaminan legal formal perlindungan kesejahteraan guru. “Misalkan muncul di perda, honor GTT sesuai upah minimum kabupaten,” katanya.

Begitu juga dengan guru ngaji. Ayub prihatin dengan terpangkasnya jumlah guru ngaji penerima insentif dari 27 ribu menjadi 13 ribu orang. Kebijakan soal insentif pada guru ngaji memang tergantung kebijakan kepala daerah. “Tanpa ada legal standing kuat, siapapun pemimpinnya akan mengubah kebijakan itu semaunya. Kalau ada perda, siapapun pasti akan melaksanakan,” katanya. [wir/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar