Pendidikan & Kesehatan

Demo PPDB: Ini Keluhan dan Protes Guru SMP Swasta

Surabaya (beritajatim.com) – Aksi demo damai ratusan guru perwakilan SMP swasta yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP swasta di Depan Gedung Balai Kota Surabaya pagi tadi, Selasa (2/7/2019), mengungkapkan protes dan tuntutannya.

Ketua MKKS SMP Swasta Surabaya Erwin Darmogo mewakili ratusan pendemo lainnya mengatakan bahwa tujuan aksi demo damai ini merupakan protes terhadap sistem PPDB yang dirasa merugikan sekolah swasta terlebih sekolah SMP swasta.

Pasalnya menurut Erwin peraturan yang dibuat dinas pendidikan tidak melibatkan SMP swasta dalam pengambilan kebijakan oleh karena itu SMP swasta dirugikan karena dirasa posisi SMP swasta dan negeri mengalami ketimpangan.

“Saat ini kebijakan PPDB malah membuat sekolah swasta kekurangan murid. Hal itu terjadi karena pagu untuk sekolah negeri ditambah. Pagu SMP negeri dari pagu SMPN semula 16.000 ditambah menjadi 25.000.” ujar Erwin.

Ia pun menambahkan, hingga saat ini masih 30 persen seluruh total pagu sekolah swasta yang terisi. “Kebutuhan siswa kami adalah sekitar 23.000. Kini masih sekitar 16.000. Tapi itu tidak merata karena ada sekolah yang saat ini hanya mendapat 5 siswa baru,” kata Erwin.

Menurutnya, SMP swasta selama 3 tahun terakhir berusaha untuk menahan diri dan berharap mendapatkan kebijakan yang lebih adil dari kepala Dispendik. Akan tetapi justru pada PPDB Zonasi 2019, yang di dalam Permendikbud-nya ada secercah harapan bagi kelangsungan hidup SMP swasta juga dilanggar aturannya dengan bermacam dalih yang tidak relevan.

Dinas Pendidikan, kata dia, diduga tidak mengelola pelaksanaan PPDB zonasi dengan baik yang berakibat pada dilanggarnya jumlah pagu yang telah ditetapkan oleh Mendikbud dan kesepakatan bersama antara Dispendik, DPRD Kota Surabaya, MKKS SMP Swasta pada 27 April 2019.

Menurut dia, tidak kurang dalam 3 tahun terakhir ini kebijakan Dispendik cukup merepotkan SMP swasta, mulai dari raport daring yang rumit dan menyita waktu, kebijakan mitra warga yang merugikan swasta, dan utamanya PPDB baik PPDB Danem maupun PPDB zonasi yang selalu melanggar Permendikbud yang berdampak pada berkurangnya siswa di SMP swasta. [adg/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar