Pendidikan & Kesehatan

Dekan Hukum Unej: Zonasi PPDB Langgar Konstitusi

Nurul Ghufron (dokumen pribadi)

Jember (beritajatim.com) – Sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi melanggar konstitusi. Hal ini dikemukakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nurul Ghufron, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (23/6/2019).

“Sistem zonasi, menurut Mendikbud, merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demiian, maka siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu,” katanya.

Di sinilah muncul ketidakadilan bagi masyarakar. “Dengan zonasi, tiap kabupaten memiliki zona berbeda-beda. Dengan berbeda-beda itu, timbul ketidakadilan. Ketidakadilan melanggar konstitusi,” kata Ghufron.

“Padahal Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 4 menyatakan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Keadilan ini dalam perspektif semua perlakuan secara nasional. Sementara PPDB ini kan dilaksanakan sesuai wewenang: SMP wewenang pemerintah kabupaten atau kota, SMA wewenang pemerintah provinsi,” kata Ghufron.

“Artinya PPDB dengan zonasi yang ditetapkan oleh pemkab dan pemprov akan menimbulkan ketidakadilan karena setiap kota dan provinsi akan menemukan radius yang berbeda untuk (rumah tinggal) setiap anak di setiap kabupaten dan provinsi,” kata Ghufron.

Ghufron lantas mengambil contoh nyata di masyarakat. “Misal saya tinggal di Kecamatan Sumberbaru, Jember, yang lebih dekat dengan sekolah di Kecamatan Jatiroto, Lumajang. Masa saya harus sekolah di zona Jember? Kan menjadi tidak relevan untuk mencapai tujuan mendekatkan anak ke sekolah,” katanya.

Ghufron mengingatkan dasar paradigma pendidikan oleh negara. “Negara wajib menyelenggarakan pendidikan nasional. Sementara warga berhak memilih pendidikan, sehingga pembatasan melalui zona adalah pemaksaan bagi warga,” katanya. (wir/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar