Pendidikan & Kesehatan

Bupati Jember Tetapkan Adu Cepat dalam Pendaftaran PPDB SMP Tahap Kedua

Bupati Faida

Jember (beritajatim.com) – Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jawa Timur, tak lagi menggunakan sistem zonasi murni untuk memenuhi kekurangan pagu dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru sekolah menengah pertama (PPDB SMP) tahap kedua.

Persyaratan tahap kedua relatif lebih longgar. “PPDB tahap pertama menggunakan zonasi murni, karena kami mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018. Sedangkan tahap kedua, sesuai arahan bupati, kami lebih memberikan kesempatan kepada wajib belajar bisa masuk ke sekolah-sekolah yang masih ada siswa kuota. Pendaftaran ditentukan oleh kecepatan untuk mendaftar di sekolah-sekolah yang ada, lintas zonasi. Itu memungkinkan siapapun bisa mengakses,” kata Kepala Dispendik Jember Edi Budi Susilo, Kamis (27/6/2019) malam.

Pendaftaran PPDB SMP Jember tahap kedua dibuka pada 27-29 Juni 2019 dan akan diumumkan pada 1 Juli. Pendaftar PPDB tahap kedua harus datang ke sekolah yang diinginkan. “Syaratnya pendaftar harus mengambil berkas pendaftaran bertahap pertama. Kemudian itu yang dibawa untuk mendaftar tahap kedua ke sekolah lain yang sesuai (kekurangan) pagu tadi itu,” kata Edi. Posisi pendaftar untuk memenuhi pagu ditentukan sesuai urutan saat mendaftar.

Setelah pendaftaran ditutup, sekolah nantinya pada 29 Juni 2019 mengirimkan laporan kepada Dispendik. “Nanti ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan untuk kemudian diumumkan. Kalau yang lebih, ya kami sekat sesuai sisa pagu. Kalau yang kurang, kami belum bisa membuat kebijakan,” kata Edi.

Apakah tidak rawan kongkalikong pengaturan kursi? “Kalau sesuai normatifnya sudah kami pagari dnegan berbagai piranti sesuai ketentuan. Kalau misalnya nanti ada oknum-oknum kami akamn tindak, karena kami ingatkan jangan main-main,” kata Edi.

Edi mengatakan, rata-rata sekolah yang kekurangan pagu sudah melaporkan bahwa pagu terpenuhi beghitu pendaftaran tahap kedua dimulai. “Kepala sekolah untuk menghindari terjadi penumpukan dan memberikan kesempatan kepada yang lebih, langsung menutup (pendaftaran) ketika sudah terpenuhi, sehingga tidak terjadi peluang untuk bermain kursi dan seterusnya. Jadi dia aman,” jelasnya.

Adu cepat dalam pendaftaran ini pernah dikritik oleh Endro Jatmiko, salah satu orang tua. Menurutnya, ketentuan adu cepat sama sekali tidak masuk akal. “Pendaftaran dilakukan manual ke sekolah dengan mengambil nomor antrean. Bagaimana jika kemudian kebetulan saat mau antre, orang tuanya sakit perut lalu dapat antrean belakang? Kan lucu, gagal masuk SMP negeri karena sakit perut. Adu cepat bisa ditetapkan jika memang menggunakan sistem online murni. Orang tua mendaftar lewat internet. Itu kecepatan klik dan akses menentukan,” katanya. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar