Pendidikan & Kesehatan

Budaya Ngerumpi Ikut Perkuat Penyebaran Hoaks

Jember (beritajatim.com) – Budaya baca masyarakat Indonesia masih rendah. Tanpa membaca tuntas sebuah informasi, orang mudah menyebarkannya kepada orang lain.

“Ditambah lagi kentalnya budaya ngerumpi maka informasi yang salah bisa tersebar dengan cepat,” kata Direktur Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan Kementerian Komunikasi dan Informasi Bambang Gunawan, dalam Bincang Teras Negeriku, di halaman Gedung Soerachman, Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (28/9/2019).

Menurut Bambang, salah satu cara meningkatkan literasi media dan literasi digital adalah dengan kegiatan Bincang Teras Negeriku yang menyasar kalangan muda seperti mahasiswa. Kegiatan ini digelar oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Jember bekerjasama dengan Kementerian Kominfo RI.

Kementerian Kominfo terus berusaha agar masyarakat Indonesia lebih bijaksana dalam bermedia sosial. Sakah satunya adalah menyosialisasikan literasi media dan literasi digital termasuk budaya cek dan ricek.

Bambang menyadari bahwa pemanfaatan media sosial adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM). Pemerintah memperkirakan ada 300 juta telepon seluler yang beredar di Indonesia. Jumlah rakyat Indonesia sendiri 260 juta jiwa. We Are Social melakukan riset pada 2019, dan menemukan fakta adanya 150 juta pengguna media sosial di Indonesia.

Penyalahgunaan media sosial, termasuk penyebaran hoaks, berpotensi merusak toleransi dan persatuan NKRI. Itulah kenapa, menurut Bambang, Kementerian Kominfo mengambil langkah take down dan slow down untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. “Take down artinya menghapus situs dan media sosial tertentu seperti situs radikal. Sementara slow down adalah tindakan memperlambat koneksi internet, seperti yang dilakukan saat sidang kasus Pilpres di MK dan saat kerusuhan di Papua,” katanya, sebagaimana dilansir Humas Universitas Jember.

Ketua LP3M Universitas Jember Akhmad Taufik meminta semua pihak memahami batas sensitivitas di masyarakat. “Masyarakat harus makin dewasa, jangan sampai batas sensivitas tadi ditabrak, semisal mengenai suku, agama, ras dan antar golongan,” katanya.

“Pemerintah memang bisa membatasi akses kepada media sosial, tapi jika tidak diimbangi dengan pendekatan persuasif kepada subyek semisal kelompok berbasis ideologis, maka pembatasan tadi tidak akan selalu berhasil. Kata kuncinya memang kedewasaan sosial dan toleransi,” kata Taufik. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar