Pendidikan & Kesehatan

BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto Putus Kontrak 4 Rumah S akit

Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Mojokerto memutus kontrak empat rumah sakit (RS) di Mojokerto. Pemutusan sepihak ini dikarenakan masa berlaku sertifikat akreditasi RS tersebut habis.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, dr Dina Diana Permata mengatakan, pada Januari sampai Mei 2019 terdapat empat RS yang habis masa akreditasinya. “Yakni RS Kamar Medika, RS Mutiara Hati dan RS Mawaddah Medina dan RSUD RA Basoeni,” ungkapnya, Kamis (2/5/2019).

Masih kata dr Dina, RS Kamar Medika dan RS Mutiara Hati di Kota Mojokerto serta RS Mawaddah Medina di Kabupaten Mojokerto habis masa berlaku akreditasinya sejak Maret 2019. Sedangkan untuk RSUD RA Basoeni habis pada 25 April 2019.

“Sehingga per tanggal 1 Mei 2019, 4 RS tersebut diputuskan tidak dapat memberi pelayanan JKN-KIS lagi. Ini berlaku hingga RS tersebut mendapatkan sertifikat akreditasinya. Karena sertifikat akreditasinya kadaluarsa maka kita stop dulu kerjasamanya,” katanya.

Namun, untuk pelayanan yang bersifat emergency tetap bisa dilayani. Pihaknya sering mengingatkan sejumlah RS yang menjadi mitranya untuk memperbarui status akreditasi karena sesuai regulasi yang berlaku. Akreditasi menjadi salah satu syarat wajib untuk memastikan peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Tidak hanya melindungi masyarakat, tapi juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di RS itu sendiri,” katanya.

Akreditasi sebagai persyaratan bagi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak awal 2014 seiring dengan pelaksanaan Program JKN-KIS. Namun memperhatikan kesiapan RS, ketentuan tersebut diperpanjang hingga 1 Januari 2019.

“Ini sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan PMK 71 Tahun 2013 Pasal 41 ayat (3). Hingga akhir April 2019, terdapat 30 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, terdiri 28 RS dan 2 klinik utama,” tuturnya.

dr Dina mengapresiasi langkah manajemen RS yang telah menempatkan akreditasi sebagai salah satu prioritas utama mereka. Menurutnya, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbarui kontraknya setiap tahun. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit.

“Kami berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang sudah diberikan pemerintah sampai 30 Juni 2019 tersebut untuk segera menyelesaikan akreditasinya. Putusnya kerja sama RS dengan BPJS Kesehatan bukan hanya karena faktor akreditasi semata,” lanjutnya.

Namun ada juga RS yang diputus kerja samanya karena tidak lolos kredensialing, sudah tidak beroperasi, atau Surat Izin Operasionalnya sudah habis masa berlakunya. Juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat.

“Serta memastikan jika pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di suatu daerah. Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan,” urainya.

Yakni untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan dan komitmen pelayanan. Selain empat RS tersebut, akreditasi RS Pelengkap Jombang akan berakhir pada 29 Mei 2019. [tin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar