Pendidikan & Kesehatan

Bimbel Bikin Kepala Dispendik Jember Sempat Galau

Jember (beritajatim.com) – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Edi Budi Susilo membenarkan adanya kegalauan di kalangan orang tua siswa, karena adanya larangan digelarnya bimbingan belajar di sekolah negeri oleh guru dengan memungut biaya.

Pemerintah Kabupaten Jember melarang adanya sumbangan apapun dari orang tua siswa kepada sekolah, karena bertentangan dengan program pendidikan gratis yang dicanangkan Bupati Faida. Akhirnya sekolah takut memberikan tambahan jam pelajaran menjelang ujian nasional sebagaimana tradisi yang berlaku selama bertahun-tahun. Mereka tak ingin dianggap melakukan pungli.

Edi mengakui, bahwa sebagai orang tua siswa, juga membutuhkan bimbingan belajar di sekolah untuk anaknya. “Kebetulan saya wali murid di SMP Negeri 2. Sempat terjadi kegalauan itu. Pihak sekolah sudah sampai pada posisi tidak ikut-ikut dan menyerahkan kepada wali murid,” katanya.

“Wali murid akhirnya rapat sendiri diketahui Komite Sekolah dan disepakati (patungan) sukarela. Bagi yang mampu, memberikan lebih. Gendong indit. Tapi dikelola sendiri wali murid. Setiap sore setelah pulang jam satu, anak-anak bisa mendalami mata pelajaran sampai jam setengah tiga,” kata Edi.

Sebenarnya sudah sangat jelas aturan tidak boleh adanya pungli dan seterusnya,” kata Edi, Senin (7/1/2019).

Edi menegaskan, pungutan untuk biaya bimbel tidak boleh jika pengelola sekolah yang memprakarsai dan mewajibkan. “Tapi selama itu sebuah kebutuhan, diinisiasi wali murid sendiri dan dikoordinasi wali murid sendiri dengan manajemen transparan, saya pribadi menutup mata. Yang penting kemanfaatannya bagi anak-anak kita yang memang membutuhkan. Tidak semuanya pintar dan cukup dengan pelajaran yang ada,” katanya.

Menjelang ujian nasional berbasis komputer, simulasi dan latihan harus terus dilakukan. “LBB (Lembaga Bimbingan Belajar) sangat mahal. Sedangkan di sekolah hanya ratusan ribu rupiah,” kata Edi. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar