Pendidikan & Kesehatan

Aribowo: Kalau Perlu Akademisi Unjuk Rasa Tolak Pelemahan KPK

Aribowo, foto istimewa

Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak lebih dari 50 akademisi Universitas Airlangga (UNAIR) ramai melakukan aksi penolakan RUU Revisi KPK yang dinilai melemahkan dan membatasi ruang gerak KPK.

Dr Herlambang P Wiratraman, HRLS FH UNAIR salah satu inisiator aksi Akademisi Tolak Pelemahan KPK ini mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan melali jejaring sosial di lingkup akademisi UNAIR.

“melalui media sosial kami menyetorkan nama bagi yang menolak RUU Revisi KPK yang notabene malah pelemahkan KPK,” ujar Herlambang saat dihubungi melalui pesan daring oleh beritajatim.com, Senin (9/9/2019).

Herlambang juga mengatakan bahwa bentuk solidaritas ini dimulai sejak dua hari yang lalu dan peserta aksi tolak pelemahan KPK sampai hari ini terus bertambah. Serta akan ada pertemuan langsung yang rencananya akan dilaksanakan besok, Selasa (10/9/2019) untuk menyatukan suara dan menentukan tindakan selanjutnya.

“Solidaritas melalui jejaring media sosial ini efektif dan rencananya setelah terkumpul sampai hari ini, kita akan berjumpa bersama besok. Akan kami update rencana kegiatan,” ungkap Herlambang.

“Saya rasa urgensi petisi ini karena RUU tersebut tidak banyak melibatkan publik. KPK itu seperti rumah impian warga Indonesia terkait pemberantasan korupsi, yang mana korupsi tersebut telah melukai bangsa ini seakan dihancurkan. Untuk itulah kami rasa penting aksi solidaritas penolakan RUU Revisi KPK ini untuk mencegah hal tersebut terjadi,” pungkas Herlambang

Senada dengan Herlambang, Dr. Aribowo (FISIP/FIB UNAIR) juga menyatakan pendapat yang sama. Ia setuju menuliskan namanya sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Revisi KPK. Ia berpendapat bahwa hal tersebut sudah menjadi kewajiban akademisi dalam kontrol kewenangan dan kebijakan yang berlangsung.

“Saya rasa, Eksekutif dan Legislatif ini punya niatan yang sama untuk melemahkan kekuatan KPK. Dan aksi ini merupakan bentuk penolakan sekaligus pressure bagi Eksekutif dan Legislatif agar RUU tersebut tidak disahkan,” ujar Aribowo yang baru saja mendapatkan gelar doktoral pada Jumat lalu.

Aribowo pun mengatakan bahwa dirinya curiga, Eksekutif dan Legislatif hanya ingin kekuatan dan kewenangan KPK lemah agar Eksekutif dan Legislatif tidak dikejar-kejar oleh penegak hukum.

“Saya curiga, dasar pemikiran mereka itu klise, yakni Kepolisian dan Kejaksaan memiliki fungsi yang hampir sama dengan KPK jadi kalau mereka (Kepolisian dan Kejaksaan, red) diberi kewenangan yang besar dinilai akan sama dengan KPK padahal kan kenyataan tidak begitu,” ungkap Direktur Airlangga University Press ini.

Bahkan Aribowo merumuskan setidak ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh akademisi untuk ikut andil dalam penolakan RUU Revisi KPK yakni;

1. Melakukan aksi petisi penolakan, sebanyak mungkin,
2. Harus ada perwakilan akademisi sebanyak-banyaknya dari kampus untuk berbicara dengan Eksekutif dan Legislatif,
3. Melakukan berbagai diskusi seminar untuk penolakan itu,
4.Melawan dengan keras, kalau perlu akademisi melakukan unjuk rasa,
5. Digugat ke Mahkamah Konstitusi.

“Kalau perlu harus unjuk rasa, rasa rasa kalau untuk kepentingan publik jangka panjang seperti ini akademisi pasti tergerak hatinya jika tidak, mereka (Eksekutif dan Legislatif,red) pasti akan mensahkan RUU itu,” ungkap Aribowo.

Aribowo sendiri mengaku bersiap jika harus turun kejalan untuk menegaskan sikap penolakan RUU Revisi KPK ini. Ia berpendapat kalau masyarakat menolak dengan keras, Eksekutif dan Legislatif mungkin bisa menunda atau mengurungkan RUU itu.

“Kalau banyak yang nada mendukung akan bahaya, bisa bisa tetap dilaksanakan RUU itu. Saya rasa bukan mahasiswa saja yang harus turun ke jalan, tapi akademisi juga,” pungkasnya.

Dr Suko Widodo, Kepala PIH UNAIR pun mengatakan hal yang serupa.
“Ini jelas bertentangan dengan amanah reformasi, dan tujuan bernegara sebagaimana amanat UUD RI 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan menuju kesejahteraan sosial,” kata Suko

Lebih jauh dosen komunikasi politik itu berharap para pemimpin negeri ini harus belajar dari kekeliruan masa lalu, untuk tidak mementingkan sekelompok orang dan mengorbankan kepentingan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas.

“Pemimpin negara ini harus lebih peka, peduli, dan menjunjung tinggi integritas untuk menjadi suri tauladan masyarakat dalam  berbangsa dan bernegara,” pintanya.

Begitu juga wakil rakyat, kata Suko sapaan akrabnya seharusnya menjadi representasi memperjuangkan kemaslahatan publik. Pemimpin yang berfikir dan bekerja sungguh-sungguh untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara.

“Kami selaku akademisi, tidak menginginkan korupsi membudaya di negeri ini, karena jelas akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan benegara,” tegas Suko Widodo.

Dari kampus UNAIR Surabaya, para akademisi juga menolak segala bentuk pelemahan terhadap KPK sebagai garda depan dalam pemberantasan korupsi dan tetap mengajak semua elemen warga bangsa bergerak dan berjuang bersama- sama dalam melawan korupsi sesuai dengan kapasitas masing- masing.

Berikut adalah beberapa akademisi UNAIR yang ikut menolak pelemahan KPK diantaranya, Prof M. Zaidun (Gubes FH UNAIR), Dr. Sarwirini (CACCP FH UNAIR), Iqbal Felisiano, LLM. (CACCP FH UNAIR), Masitoh Indriani (HRLS FH UNAIR), Ekawestri Prajwalita Widiati, LL.M (HRLS FH UNAIR), Dr. Maradona (CACCP FH UNAIR), Amira Paripurna, PhD (CACCP FH UNAIR), Riza Alifianto K, LL.M (CACCP FH UNAIR), Dr. Herlambang P. Wiratraman (HRLS FH UNAIR), Ria Setyawati, LLM (HRLS FH UNAIR)

Kemudian Haidar Adam, LLM. (HRLS dan Dept. HTN  FH UNAIR), Dwi Rahayu, MA. (HRLS dan Dept. HTN FH UNAIR), Iman Prihandono, PhD. (HRLS dan Dept. HI FH UNAIR), Dian Purnama Anugerah, LLM. (HRLS dan Dept. Hukum Perdata FH UNAIR), Dr. Purnawan Basundoro (FIB UNAIR), Dr. Aribowo (FISIP/FIB UNAIR), Joeni A. Kurniawan, MA. (CLeP FH UNAIR), Jany Purnawanty, LLM. (Unit Indonesia UNESCO Chair Bioethics, FH UNAIR), Dr. M. Hadi Subhan (Dept. Hukum Administrasi FH UNAIR), Dri Utari CR, LLM. (Dept. HTN FH UNAIR).

Selain itu turut juga mendukung, Dr. Agung Sujatmiko (Dept Hukum Perdata FH UNAIR), Dr. Widhayani Dian (Dept Hukum Perdata FH UNAIR), M. Syaiful Aris, LLM. (Pusat Studi Konstitusi FH UNAIR), Prof. Dr. Didik Endro P. (Gubes FH UNAIR/CACCP), Prof Dr. Bagong Suyanto (Gubes FISIP UNAIR), Dr. Ahmad Rizki Sridadi (FEB UNAIR), Dr. Sartika Soesilowati (FISIP UNAIR), Nurul Barizah, PhD. (Dekan FH UNAIR), Prof. Rachma Ida (Dept. Komunikasi FISIP UNAIR), Dr. Pinky Saptandari (AAI/FISIP UNAIR).

Selanjutnya, Lina Puryanti, M.Hum. (FIB UNAIR), Dr. Siti Aminah (FISIP UNAIR), Prof. Dr. Rahmi Jened (Gubes FH UNAIR), Dr. Agus Sekarmadji (Dept. Hukum Administrasi FH UNAIR), Dr. Emy Susanti (FISIP UNAIR), Habiburrochman, CRfA, CPA (FEB UNAIR) dan Dr. Suko Widodo, Drs., MSI) FISIP UNAIR). [adg/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar