Pendidikan & Kesehatan

11 PTN Berbadan Hukum Gelar Sidang Gabungan di Unair

Surabaya (beritajatim.com) – Majelis Senat Akademik (MSA) 11 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) menggelar sidang gabungan di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Bertempat di Aula Amerta Kampus C, acara itu dilangsungkan selama dua hari, yakni 18 dan 19 Maret 2019.

Dalam kesempatan itu, dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. Dr. Ismunandar. Selian itu, hadir juga Rektor Unair Prof. Nasih dan jajaran pimpinan serta hadir pula perwakilan MSA dari 11 PTN-BH di Indonesia.

Acara yang dihadiri oleh lebih dari 130 peserta dan juga puluhan kepala sekolah vokasi di Indonesia itu dibuka langsung oleh Ketua MSA PTN-BH Prof. Ir. Priyo Suprobo, MS., Ph.D. Dalam paparannya ia mengatakan Sidang Komisi Gabungan MSA PTN-BH yang dilakukan saat ini, semoga bisa menjawab berbagai permasalahan yang ada di PTN-BH dan permasalahan-permasalahan itu bisa dituntaskan.

Sidang kali ini, merupakan gabungan komisi satu yang bergerak di bidang akademik dan komisi dua yang bergerak pada bidang kelembagaan. Dalam bidang akademik saat ini tengah terus menyiapkan dan melakukan perbaikan dalam hal pendidikan.

Pemerintah juga akan mengalihkan beberapa anggaran dari infrastruktur ke pengembangan pendidikan vokasi. Dalam bidang kelembagaan, dalam sidang ini kami akan mengulas banyak hal tentang kelembagaan yanga ada pada badan PTN-BH ini agar bisa lebih baik ke depannya.

Sementara itu, mewakili tuan rumah, Prof. Nasih dalam paparannya menyampaikan banyak hal seputar kebijakan pemerintah tentang pengembangan sekolah maupun fakultas vokasi.

“Pendidikan Vokasi kini memang tengah menjadi harapan banyak pihak. Terlebih dalam mengembangkan lulusan yang terampil dan siap kerja. Namun, dalam catatan perjalanan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, beberapa masih ada kendala dan perlu perbaikan. Utamanya dalam pengelolaan dan dukungan dana yang diberikan kepada kampus pengelola pendidikan vokasi,” ujar Prof. Nasih, Selasa (19/3/2019).

Tidak hanya itu, kebijakan baru yang mengharuskan sekolah vokasi milik pemerintah daerah untuk bergabung dengan sekolah vokasi di kampus negeri terdekat juga perlu skema dan perbaikan. Utamanya, dalam pengakuan akreditasi.

“Jangan sampai kami harus melakukan akreditasi kembali. Ini salah satu kendala yang kerap menjadi pekerjaan baru bagi kami,” ungkapnya.

Satu lagi, tentang kebijakan untuk menjadikan beberapa program studi diploma tiga menjadi diploma empat. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah perlunya untuk akreditasi D4 bisa sama dengan program studi sebelumnya.

Menurut Nasih, jangan sampai saat ada instruksi untuk mengembangkan program studi D4, harus melakukan akreditasi kembali. Hal-hal yang semacam ini lagi-lagi menghambat langkah kami untuk bisa melesat dengan cepat. [adg/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar