Rabu, 23 Mei 2018

Kontroversi Realisasi Hibah KONI

Dasar Aturan Model Pencairan Hibah KONI Jember Dipertanyakan

Selasa, 23 Januari 2018 23:32:37 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Dasar Aturan Model Pencairan Hibah KONI Jember Dipertanyakan
Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Jember Jumari (ujung kanan)

Jember (beritajatim.com) - Dasar aturan model pencairan hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Jember, Jawa Timur, dari Bank Jatim dipertanyakan oleh DPRD setempat.

KONI Jember mendapat dana hibah Rp 2,049 miliar dari APBD 2017. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyebut KONI sudah memenuhi persyaratan berupa pakta integritas, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan permohonan pencairan dari organisasi perangkat daerah (OPD) verifikator yang sudah disetujui bupati pada 28 Desember 2017. Uang itu masuk ke rekening KONI di Bank Jatim pada 29 Desember 2017. Validasi dari Bank Jatim masuk pada 30 Desember 2017.

Namun kendati sudah memenuhi syarat pencairan dana hibah, ternyata pengurus KONI menghadapi kerumitan prosedur saat hendak mengambil uang itu dari rekening mereka di Bank Jatim. Wakil Ketua Bidang Organisasi KONI Jember Moh. Sholeh mengatakan, pengurus tak punya kewenangan sepenuhnya untuk mencairkan dana tersebut.

Dibutuhkan 81 tahap untuk mengambil dana itu dari rekening. Proses seperti ini membutuhkan sejumlah persyaratan administrasi dan rekomendasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Selama persyaratan itu belum terpenuhi lengkap, maka dana hibah tak bisa diambil dari rekening KONI alias terblokir.

"Kami sebagai verifikator mempunyai inisiatif, ingin agar anggaran (hibah0 tersebut betul-betul tepat sasaran, tepat tujuan, tepat jumlahnya. Secara hak, karena itu dana hibah, ya terserah pengurus KONI. Namun demikian pengurus dibatasi rambu-rambu terkait proposal yang diajukan," kata Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Jember Jumari, dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD setempat, Selasa (23/1/2018).

Menurut Jumari, Dispora membantu verifikasi laporan pertanggungjawaban. "LPJ itu kalau tidak tepat sasaran dan jumlah, akan berdampak. Intinya dalam pencairan ini sayasebagai wakil ketua verifikator, (ingin) bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran hibah sesuai harapan bersama.," katanya.

Penjelasan tersebut dipertanyakan Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi yang memimpin rapat dengar pendapat yang diikuti KONI, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jember, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) itu.

Ayub meminta agar Dispora mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Permendagri Nomor 39 tahun 2012, dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016. "Kalau saya memahami permendagri, tugas verifikator pada saat awal. Begitu uang dicairkan masuk ke rekening KONI, ya terserah mau diapakan uang itu. Kenapa sekarang mau dicairkan (dari rekening) kok masih minta rekomendasi? Apa hak anda memberi rekom? Lha wong ini sudah masuk rekening kita sendiri. Kalau seperti itu tidak usah dikasihkan saja. Apa dasar 81 tahapan itu? Coba tunjukkan dasar hukumnya, Permendagri atau peraturan bupati yang mana," katanya.

Ayub mengatakan, Pemkab Jember bisa melakukan evaluasi setelah dana hibah digunakan. "Apakah peruntukan sudah benar. Kalau tidak benar ya laporkan ke Inspektorat. Insepktorat turun. Kalau ada indikasi, baru diberikan ke aparat penegak hukum," katanya.

Ayub membandingkan dengan proses pencairan dana hibah daerah lain. "Apa aturannya berbeda? Wong sama-sama Indonesia dan dasarnya Permendagri. Saya minta dasar hukumnya. Janganlah membikin aturan yang tidak ada jadi ada. Ini kan namanya niat memberi tapi digandoli," katanya.

KONI hingga saat ini secara bertahap baru bisa mengambil kurang lebih Rp 1 miliar dari rekening di Bank Jatim. "Kalau memang bisa dicairkan, hari ini KONI mau mencairkan semua (dana hibah yang tersisa di rekening) bisa tidak?" kata Ayub.

Mendapat pertanyaan itu, Jumari terdiam dan hanya menggelengkan kepala. "Apa alasannya kok tidak bisa," kejar Ayub.

Di ujung rapat, Ayub mengatakan beberapa kesimpulan. "Bank tidak boleh memblokir atau memperlambat pencairan pihak pemilik rekening, tanpa ada permintaan dari aparat penegak hukum," katanya.

Ayub meminta agar proses pencairan dana hibah KONI di Bank Jatim dipercepat. Dia juga mempertanyakan persoalan pertanggungjawaban yang harus disodorkan KONI ke Dispora untuk bisa mencairkan dana hibah di rekening organisasi itu sendiri. "Tidak ada LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) rampung di aturan. Jadi dilaksanakan dulu, baru ada LPJ-nya. Tidak boleh setor LPJ dulu. Mohon verifikator untuk membantu dan secepatnya. KONI sudah melakukan kegiatan yang diminta bupati," katanya. [wir/suf]

Tag : konui

Berita Terkait

    Komentar

    ?>