Rabu, 23 Mei 2018

Njelimetnya Realisasi Hibah KONI Jember:

Dari Mepet, Terpangkas, Hingga Terblokir

Selasa, 23 Januari 2018 20:25:48 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Dari Mepet, Terpangkas, Hingga Terblokir

Jember (beritajatim.com) - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Jember, Jawa Timur, telah mengajukan permohonan dana hibah kepada pemerintah daerah setempat sejak awal, untuk membiayai semua kegiatan keolahragaan sepanjang tahun lalu. Namun ternyata dana hibah dari APBD itu baru disetujui bupati jelang tahun anggaran berakhir, yakni 28 Desember 2017.

"Pada Oktober 2016, kami sudah mengajukan proposal dan sudah ada tanda terima. Mekanismenya, usulan proposal (tahun berikutnya) diajukan sebelum tutup tahun anggaran (2016)," kata Ketua KONI Jember Ahmad Halim, dalam rapat dengar pendapat dengan pimpinan DPRD Jember, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), di gedung DPRD Jember, Selasa (23/1/2018). Perwakilan Bank Jatim tak hadir dalam rapat tersebut.

KONI Jember akhirnya mendapat alokasi dana hibah Rp 4 miliar dari APBD 2017. "Pada bulan Maret, kami mendapat surat dari Percasi (Persatuan Catur Seluruh Indonesia) bahwa akan diadakan even catur tingkat provinsi. Karena ada permintaan sebelumnya dari kepala daerah, semua even, jangankan regional, nasional dan internasional kita 'tarik' ke Jember. Tapi pembiayaannya ya seperti itu," kata Halim.

Akhirnya, turnamen catur itu pun digelar di Jember dan dibiayai KONI. "Bupati sudah datang, membuka, survei langsung, dan menutup (acara). Tapi setelah even itu selesai, Percasi belum bisa membiayai (operasional), akhirnya kami bersama beberapa pejabat Pemkab Jember 'nalangi', karena waktu itu ada pembiayaan untuk wasit yang tidak bisa diutangkan. Harus lunas waktu itu. Kalau mereka pulang ke Jakarta tidak ada honornya, kan malu kita. Akhirnya kami urunan, termasuk salah satu pejabat yang paling menentukan di kebijakan Pemkab," kata Halim.

Tunggu ditunggu setelah itu, dana hibah tak juga cair. "Menjelang Perubahan APBD 2017, kami diminta (Pemkab Jember) untuk melakukan presentasi. Dari angka Rp 4 miliar menjelang Perubahan APBD, ada beberapa poin yang tidak disetujui bupati," kata Halim.

"Pertama, jumlah honor untuk pengurus. Karena dianggap KONI tidak ada pekerjaannya, walau pun kami sudah dapat SK untuk masa satu tahun, (hanya akan mendapat) honor enam bulan saja. Saya jawab: di undang-undang tentang organisasi tidak seperti itu," kata Halim.

Namun Halim diminta mengalah. "Tidak usah dilayani, dituruti saja. Oke, kami turuti dan kami diam. Angka (dana hibah) Rp 4 miliar kemudian turun jadi Rp 2,5 miliar dalam Perubahan APBD 2017," katanya.

Kendati sudah dipangkas, ternyata dana hibah tidak juga direalisasikan Pemkab Jember. Padahal pengurus organisasi cabang olahraga sudah berkegiatan. "Rata-rata, cabor sudah ada agenda, terutama tingkat provinsi yang wajib diikuti, terutama agenda kejuaraan provinsi (kejurprov). Mau tidak mau, pengurus organisasi cabor harus mengirim atlet, entah mau dibiayai utangan, (menggadaikan) BPKB, sertifikat, dan kalau perlu gelang istri," kata Halim.

"Akhir Desember, tidak ada kabar (realisasi dana hibah). Kami mengirimkan pesan WhatsApp dan surat. Akhirnya ya sudah, kami pasrah. Yang penting ada tanda terima surat, nanti kami berkomunikasi," kata Halim. Ia sudah mengizinkan adanya gugatan hukum kepada Pemkab Jember jika dana hibah tidak juga direalisasikan.

Tanggal 27 Desember 2017, Halim dihubungi Dispora. "Ternyata sudah ada disposisi dari bupati untuk (dana hibah) diproses," katanya.

Perlengkapan administrasi pun disiapkan untuk pencairan. Selama tiga malam, Halim pun harus kerja lembur di kantor Pemkab Jember untuk menggarap Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). "NPHD ini lima kali revisi. Jadi baru kali ini ada NPHD seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang rigid. Ada 81 tahapan (pencairan), yang kalau normal dilakukan bisa selesai satu tahun. Akhirnya kami mengambil langkah bagaimana teknisnya agar (dana hibah) bisa segera terealisasi." katanya.

Dana hibah tersebut kemudian masuk ke rekening KONI di Bank Jatim pada 2 Januari 2018. "Saya coba kontak salah satu penyelia Bank Jatim. Dia menyampaikan bahwa uang sudah masuk, cuma sayang (rekening) ini terblokir. Saya tidak bisa mencairkan karena menunggu rekomendasi dari Dispora," kata Halim.

Halim pun akhirnya sebisa mungkin memenuhi 81 tahapan tersebut. "Hari pertama pencairan, kami menyerahkan daftar pengurus. Kami menunggu pengurus buka rekening di Bank Jatim, baru kami serahkan ke Dispora. Dispora kemudian memberikan rekomendasi ke Bank Jatim, dan dari Bank Jatim masih menunggu disposisi dari pimpinan (bank tersebut)," katanya.

"Sampai Jumat kemarin, kami sudah mencairkan Rp 365 juta untuk honor pengurus. Kemarin kami sudah mencairkan uang dan masuk ke rekening masing-masing (pengurus dan atlet) sebesar Rp 690 juta. Tinggal 12 cabang olahraga yang belum menyerahkan (surat pertanggungjawaban) dan belum terealisasi," katanya. [wir/but]

Tag : koni

Komentar

?>