Jum'at, 17 Agustus 2018

Keselamatan Transportasi Umum harus Jadi Prioritas Nasional

Minggu, 11 Februari 2018 14:18:49 WIB
Reporter : Hendra Brata
Keselamatan Transportasi Umum harus Jadi Prioritas Nasional

Jakarta (beritajatim.com)--Komisi V DPR RI prihatin dan menyesalkan terulangnya kecelakaan maut di Tanjakan Emen, Subang, Sabtu (10/2/2018) yang mengakibatkan 27 penumpang tewas.

Keselamatan transportasi umum seharusnya menjadi prioritas nasional karena angka kecelakaan lalu lintas Indonesia masih tinggi.

''Kami prihatin dengan musibah ini dan mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga korban. Kedepan, kami berharap keselamatan angkutan umum menjadi prioritas nasional karena angka kecelakaan lalu lintas kita masih tinggi,'' ujar Wakil Ketua DPR RI Sigit Sosiantomo, Minggu (11/2/2018) di Jakarta.

Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia termasuk tertinggi di Asean dengan jumlah korban jiwa mencapai 26.000--30.000 korban tewas per tahun.

Faktor manusia dan faktor kualitas kendaraan masih menjadi dua penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas, khususnya kecelakaan transportasi umum, ini menunjukkan lemahnya pembinaan dan pengawasan pemerintah dalam hal ini kementerian perhubungan.

Karena itu, kata Sigit, sebagai regulator pemerintah harus lebih progresif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

“UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sudah mengatur secara komprehensif upaya-upaya pencegahan kecelakaan, baik melalui kewajiban pemenuhan kelaikan jalan kendaraan, kewajiban setiap calon pengemudi untuk mengikuti kursus menyetir, hingga sanksi tegas. Jika ini dijalankan, angka kecelakaan bisa ditekan dan roadmap to zero accident bisa diwujudkan,” papar Sigit.

Dalam kesempatan itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta bus pariwisata PO Premium Fassion menanggung biaya perawatan dan memberikan santunan kepada seluruh korban kecelakaan bus pariwisata itu.

“Pasal 188, 234 dan 235 UU LLAJ sudah mengatur mengenai kewajiban perusahaan angkutan umum dan pengemudi untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita akibat terjadinya kecelakaan. Jadi, tidak ada alasan bagi perusahaan angkutan untuk tidak menanggung seluruh biaya perawatan dan santunan bagi korban yang meninggal. Apalagi, UU LLAJ juga sudah mewajibkan setiap perusahaan angkutan umum untuk ikut asuransi,” kata anggota DPR asal daerah pemilihan Jawa Timur ini.

Berdasarkan pasal 234 dan 235 UU LLAJ, Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.

Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas,Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahliwaris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Selain berhak mendapatkan santunan dan biaya perawatan dari perusahaan angkutan, korban kecelakaan juga berhak mendapatkan pertolongan dan biaya perawatan dari pemerintah dan santunan dari asuransi, sebagaimana diatur dalam pasal 240 UU LLAJ. [hen/air]

Tag : kecelakaan

Komentar

?>