Sabtu, 26 Mei 2018

Politik Identitas dan SARA, GNKRI: Proxy War Timur Tengah Menular ke Indonesia

Selasa, 01 Mei 2018
Penulis : Kamilia Hamidah
Email :infokomunikonten@gmail.com

Mengamati peningkatan proxy war di Timur Tengah yang meletus sejak lama dan kini memiliki kesamaan pola dalam konstelasi bangsa Indonesia beberapa tahun terakhir, Gerakan Nasionalis Kebangsaan Rakyat Indonesia (GNKRI) gelar diskusi publik terbuka dengan tema "Proxy War di Timur Tengah: Apa Maknanya Bagi NKRI?"

Topik tersebut dibedah, Selasa siang, 1 Mei 2018, di Jambore Kita Cafe, Jl. Merpati No. 99, Sawah Lama Ciputat, Tangerang Selatan. Pembedahnya terdiri dari tiga nara sumber.

Mereka adalah: Andre Avizena Sigit, alumni Strategic Studies Aberdeen University di Skotlandia, Tenaga Ahli Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas); Novriantoni Kahar, Dosen Universitas Paramadina yang juga pengamat politik Timur Tengah; serta Hariqo Wibawa Satria, Direktur Eksekutif Komunikonten, Institute Media Sosial dan Diplomasi, yang juga master Hubungan Internasional Universitas Paramadina.

Diskusi ini dipandu oleh Fadly Azhar Arsyad, Ketua Bidang Kajian Strategis (Kastrat) GNKRI. Sebelum diskusi dimulai, Ketua Umum GNKRI, Marbawi, membentangkan latarbelakang topik diskusi tersebut digelar.

Struktur Proxy War
Dalam 'tapak' topik atau latarbelakang topik yang beredar sehari sebelum diskusi digelar (30/04/2018), dalam amatan Marbawi, pada dasarnya struktur internasional pasca Perang Dunia II tidak berubah berupa struktur imperialisme. Tapi sekarang struktur ini sudah sempurna.

Struktur tersebut, jelas Marbawi, masih dikuasai oleh para pihak pemenang atau Sekutu. Sering sekali disebut sebagai 'negara-negara pusat'. Atau dikenal dengan 'Sistem Dunia'.

"Wujudnya adalah Dewan Keamanan PBB," terang Wakil Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka 2014-2019 ini.

Menurut Marbawi , 'sistem dunia' dan struktur imprealisme tersebut terus bekerja di era perang dingin maupun pasca kejatuhan Uni Soviet sampai sekarang.

Bagi 'negara-negara pusat', lanjut Marbawi, sisa dunia cenderung mereka tempatkan sebagai 'pinggiran'. Kawasan Asia, Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, Eropa Timur, dan Pasifik adalah pinggiran dari perspektif rezim kekuatan global.

"Perang antar kekuatan di negara-negara 'pinggiran' inilah yang kemudian disebut sebagai 'proxy war' karena tiap kekuatan punya backing politik, militer dan ekonomi dari 'negara pusat'. Indonesia pun tak bisa keluar dari kerangka imperialisme ini, bahkan RRC yang sedang menanjak dan menantang sistem tersebut," papar ahli forensik politik ini.

Dalam abstraksi diskusi tersebut, GNKRI menjelaskan proxy war merupakan perang ketika sebuah kekuatan menggunakan pihak ketiga sebagai pengganti peperangan satu sama lain secara langsung.

Dalam kajian GNKRI per Desember 2017 terhadap bisnis alat utama sistem persenjataan (alutsista) di pasar negara Teluk serta produsen terbesar alutsisa di AS dan Rusia beserta situasi perekonomian dua adidaya ini, suhu panas proxy war Timur Tengah kuat sekali menyiratkan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam perang saudara di sana.

Marbawi menjelaskan munculnya proxy war adalah akibat "alamiah" dari polarisasi tingkat global, konflik antara negara besar yang mencari dukungan dan kaki-tangan hingga sampai ke negara-negara yang dianggap 'pinggiran' oleh kekuatan global atau 'negara pusat'.

Sentimen tajam isu agama, ideologi dan berbagai kerasnya sentimen komunalistik, jelas Marbawi, hanyalah instrumen proxy war untuk status quo global tersebut.

"Dari sinilah 'negara-negara pusat' biasanya memainkan perannya dalam perang saudara. Hampir seluruh proxy war yang terjadi melibatkan negara yang rentan dengan keinginan subordinasi," tukas Marbawi.

Proxy War di Tanah Air Mutakhir
Dalam konteks bangsa Indonesia, Anggota Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental itu menitiktekan NKRI perlu mewaspadai penguatan ideologi kebangsaannya.

Tapi penguatan kebangsaan ini, tekan Marbawi, wajib hukumnya diimbangi dengan percepatan terwujudnya keadilan sosial.

"Tak boleh lebih berat pada agenda kebangsaan saja.Harus seimbang dengan agenda keadilan sosial. Sebab perang saudara biasa terjadi di tengah-tengah kesenjangan ekonomi,” tekan Marbawi sembari menggaris bawahi dua agenda pokok GNKRI memang fokus pada pembangunan karakter Kebangsaan dan pembangunan Keadilan Sosial Indonesia secara bersamaan.

Apa yang ditekankan Marbawi sangat relevan bila menyimak irama tajamnya konflik politik indentitas antar golongan di tanah air belakangan ini.

GNKRI mencatat NKRI adalah salah satu ladang "potensial" yang digarap oleh 'Sistem Dunia' beserta struktur imprealisme yang kian sempurna itu sebagaimana paparan Marbawi tadi.

"Masyarakat NKRI plural sekaligus komunal. Sumberdaya alam juga tersedia. Kiblat politik juga beragam. Kita perlu memikirkan hal-hal penting ini secara menyeluruh. Pilkada/Pilpres bisa jadi pintu masuk jika daya tahan nasional tak kuat."Demikian Marbawi mengingatkan.

Peringatan serius tersebut tak lain ditengarai dengan adanya fenomena politisasi SARA ke arah politik praktis dan sektarianisme, kampanye hitam pekat, intoleransi antar sesama warga dan kesenjangan sosial ekonomi. Kesemuannya itu menumpuk dengan persoalan lainnya di tanah air. Pertanyaannya: siapa aktor proxy war yang membuat gaduh tersebut?

Menurut Kabid Kasrat GNKRI, Fadhly Azhar Arsyad, fenomena gaduh tak berkesudahan beberapa tahun terakhir di tanah air, tidak berdiri sendiri tanpa dipicu oleh suatu hal sebagai “invisible hand".

Tangan-tangan tak nampak inilah, kata Fadhly, pihak ketiga ( proxy war) yang sengaja berusaha melakukan subordinasi.

"Sebagai negara yang berdaulat dan strategis, Indonesia secara geopolitik tentu perlu mengetahui apa makna di balik proxy war yang terjadi di Timur Tengah dengan kesamaan pola terhadap apa yang meledak di Indonesia beberapa tahun terakhir,” terang Fadhly yang juga Ketua Bidang Keagamaan Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia.

Karena itu diskusi publik GNKRI mengenai proxy war Timur Tengah ini, menurut Fadhly dibedah dengan kesadaran bersama adanya ancaman disintegrasi bangsa yang sangat rentan dengan munculnya proxy war.

"Wacana tersebut dikemukakan sebagai proses penguatan kesadaran kolektif atau bersama-sama saling menyadari bahwa nasionalisme-kebangsaan dan keadilan sosial penting di atas segalanya," tekan Fadhly.

Tradisi Diskusi GNKRI
Dalam membaca sebuah fenomena penting dan diproyeksi akan berkelanjutan, GNKRI sebagai gerakan kolektif sentralisme kebangsaan dan anti-subordinasi menuju NKRI Baru yang berdiri sejak 12 Agustus 2017, membiasakan diskusi publik yang elegan dan substantif.Terlebih di tengah polarisasi politik akibat kontestasi politik elektoral seperti Pilkada, Pileg dan Pilpres. Tentu menuntut kejernihan memandang pokok persoalan.

Biasanya, menurut Kabid Komunikasi dan Informasi (Kakominfo) GNKRI, Kamilia Hamidah, diskusi tersebut rutin digelar berkala dwi mingguan atau bulanan antar pengurus sekaligus anggota GNKRI dalam kerangka strategis NKRI. Wacana yang dibedah, lanjut Kamilia, juga selalu berbentuk bedah buku terhadap isu strategis.

Kala banyak orang sering membahas sebuah permasalahan aktual berupa diskusi, GNKRI, kata Kamilia, malah kembali ke pola lama dengan diskusi berbentuk bedah buku.

"Yang dibahas tak lain berpijak pada literatur otoritatif, baik teoritik maupun fakta empirik, di tiap fenomena aktual yang diulas. Tujuannya agar objektif dan ada pijakan membedah sebuah persoalan. Biar perbedaan pendapat di dalamnya tidak ngawur dan ada titik temu," tuturnya.

Hasil diskusi tersebut, lanjutnya, selalu menjadi rumusan strategis GNKRI untuk dikembangkan pada praktik nyata di lingkungan masing masing anggota dan pengurus sesuai keberagaman profesi mereka.

"Namun sejak GNKRI terbentuk, baru sekarang (1/05/2018) diskusi mendalam ini digelar secara terbuka, " tutur Kamilia.

Menurut Kamilia, diskusi publik terbuka tersebut merupakan pembangunan wacana dan edukasi publik untuk mengukur sejauhmana keterikatan sekaligus dampak proxy war di Timur Tengah terhadap konstalasi yang dihadapi bangsa Indonesia.

Dengan pembangunan wacana dan edukasi  sebagaimana dibahas pada diskusi publik ini, Master Sosial Politik dan Hubungan Internasional pada International Islamic University (IIU) Islamabad Pakistan tersebut berharap agar publik mendapat sudut pandang dan cara pandang yang seimbang.

"Muara yang GNKRI harapkan semata agar seluruh masyarakat Indonesia dari golongan manapun bukan saling menihilkan, tapi semakin memperkuat bangunan kebangsaan Indonesia dari unsur-unsur yang mencoba memecah belah NKRI," imbuh Kamilia.