Jum'at, 23 Juni 2017

Ada Apa Dibalik Gerakan Anti BUMN Semen Indonesia?

Rabu, 19 April 2017
Penulis : Alif Kamal Alif
Email :alifkamalkainawa@gmail.com

Oleh: Sumarjono SPd, Pemerhati BUMN

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang mencakup zona Rembang (CAT Watu Putih), baru saja diumumkan. Hasilnya: merekomendasikan penghentian penambangan di CAT Watu Putih oleh PT Semen Indonesia (SI).

Banyak yang bersorak-sorai menyambut hasil KLHS itu. Sorakan paling ramai mungkin bergema di kalangan aktivis lingkungan, penolak pabrik SI, dan petualang-petualang politik. Tetapi ada pihak di belakang sana yang bersorak pelan: perusahaan semen swasta dan asing.

Mungkin ini terdengar naif. Atau mungkin ada yang menuduh ini nasionalisme kebablasan. Tetapi, bukankah kita harus adil seadil-adilnya sejak dalam pikiran?

/1/
Jadi, kalau kita cermat-cermati isu penolakan pabrik semen di Rembang, yang paling ditolak adalah Semen Indonesia. Padahal, di daerah Rembang, ada belasan perusahaan semen swasta yang beroperasi di sana sejak 1998. Sebut saja: PT Sinar Asia Fortune (SAF), PT Indonesian Comcocrown Chemical Industry (ICCI), PT Amir Hajar Kilsi, PT Rembang Bangun Persada (PT Bangun Artha), dan lain-lain.

Dari catatan Pemerintah Daerah Rembang, di Rembang sudah ada 210 tambang yang sudah memperoleh izin dari pemerintah dan mulai beroperasi. Luasan tambang mereka mencapai 820 hektar, yang meliputi encapai 820 hektare, terdiri dari tambang batu andesit, batu kapur (batu gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain. Apakah perusahaan-perusahaan tambang itu tidak mengganggu ekologi di Rembang? Kenapa hanya Semen Indonesia yang ditolak?

Yang paling janggal lagi, sebagian besar penolak Semen Indonesia di Rembang, termasuk mereka yang menggelar aksi cor kaki di Jakarta, berasal dari Kabupaten Pati. Mereka memakai payung Jaringan Masyarakat Pegunungan Kendeng (JMPPK).

Padahal, di Pati sendiri ada pabrik semen swasta asing yang justru beroperasi, yakni PT Sahabat Mulya Sejati (SMS), anak perusahaan Indocement Tunggal Prakarsa. Sayangnya, kita tidak pernah mendengar aksi cor semen tolak Indocement.

/2/
Di peta persaingan semen dunia, Semen Indonesia berada di peringkat 20. Lima besar penguasa semen dunia adalah: Lafargeholcim (Swiss), Anhui Conch (Cina), CNBM (Cina), Heidelberg (Jerman), Cemex (Meksiko).

Di dalam negeri, kita punya tiga BUMN semen, yaitu Semen Indonesia, Baturaja, dan Semen Kupang. Dari ketiganya, Semen Indonesialah yang paling besar. Dengan produksi 30 juta ton, Semen Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam produksi semen di dalam negeri.

Namun, jangan bangga dulu. Kontribusi BUMN dalam produksi semen dalam negeri hanya 34 persen. Sedangkan 66 persennya di tangan perusahaan semen swasta dan asing. Jadi, saudara-saudara, kita belum berdaulat dalam produksi semen.

Di sisi lain, ekonomi kita yang bergerak, yang membutuhkan ketersediaan infrastruktur, tentu butuh banyak semen. Belum lagi kebutuhan semen oleh masyarakat.

Untuk menaikkan kapasitas produksi, Semen Indonesia berencana membangun pabrik baru di Jawa. Tepatnya di Rembang, Jawa Tengah. Tentu ada yang bertanya, kenapa Jawa Tengah?

Untuk anda ketahui, sebagian besar konsumsi semen nasional itu ada di Pulau Jawa. Konsumsi semen untuk pulau Jawa mencapai 56 persen. Di susul Sumatera dengan 22 persen. Sedangkan pulau-pulau lain di bawah 2 persen.

Nah, dengan membangun pabrik di Rembang, berarti Semen Indonesia bisa mendekatkan antara produksi dan pasarnya. Artinya, biaya distribusi bisa dipangkas. Ini akan menguntungkan perusahaan dan pemasukan negara.

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan semen asing juga berebut masuk ke Pulau Jawa. Disamping Indocement dan Lafargeholcim, juga ada pemain-pemain baru yang relatif kuat seperti Siam Cement (Thailand), Merah-Putih (Wilmar Group), Anhui Conch (Cina), dan lain-lain.

Apa kesimpulan dari pembacaan peta persaingan produsen semen ini?

Jelas, kalau Semen Indonesia gagal berproduksi di Rembang, maka produksi semen oleh industri milik negara akan stagnan. Produksi semen dalam negeri tetap akan dikuasai asing. Dan tentu saja, kita mau dipaksa menjadi konsumen semen swasta dan asing.


/3/
Ada kecenderungan mendiskreditkan BUMN melalui aksi tolak semen ini. Saya kira, kita perlu mewaspadai gerakan yang mendiskreditkan perusahaan plat merah ini. Kenapa?

Sekarang ini BUMN kita sedang diperhadapkan dengan momok menakutkan, yaitu privatisasi. Dalam banyak kasus, kinerja BUMN yang buruk seringkali jadi dalih bagi privatisasi.

Di sisi lain, kinerja BUMN terus diganggu. Oleh politisi, BUMN jadi lahan bancakan. Sedangkan oleh LSM dan akademisi pro-neoliberal, BUMN dituduh tidak sehat, lahan korupsi, mismanajemen, dan lain-lain. Dan sekarang melalui gerakan anti-semen, BUMN Semen Indonesia dicap anti-sosial dan anti-ekologi.

Mereka begitu garang terhadap BUMN, tetapi mereka pura-pura diam dengan kejahatan kemanusiaan dan ekologi yang dilakukan oleh swasta dan asing. Seberapa besar teriakan mereka terhadap Freeport, Newmont, ExxonMobil, Chevron, dan lain-lain?

Dari data Tax Amnesty kemarin, harta yang belum pernah dilaporkan ke otoritas pajak paling banyak di dalam negeri: Rp 3.687 triliun. Artinya, ada banyak aktivitas bisnis, pabrik, dan pengusaan tanah di Indonesia ini yang tidak terlaporkan ke otoritas pajak alias menghindari kewajiban pajaknya. Kemana suara LSM dan intelektual-intelektual kritis itu?

Semen Indonesia sendiri tidak bebas dari incaran privatisasi. Tahun 1991, 27 persen saham perusahaan ini dijual ke swasta. Tahun 1998, pemerintah kembali melepas 14 persen saham perusahaan negara ini kepada raksasa semen dari Meksiko, Cemex.

Akhir 1999, komposisi kepemilikan saham di Semen Indonesia berubah: pemerintah 51 persen, masyarakat 23,4 persen, dan Cemex 25,5 persen. Tahun 2006, Cemex menjual sahamnya ke Blue Valley Holdings PTE ltd. Namun, di 2010, Blue Valley menjual semua sahamannya melalui skema private placement.

Meski terus dijepit upaya privatisasi, bendera Semen Indonesia masih merah-putih. Kepemilikan saham pemerintah di Semen Indonesia masih 51,0 persen.

Ayo, selamatkan BUMN dari ancaman privatisasi. Caranya, mari mengawal kinerja BUMN dengan kritik konstruktif.

#SaveBUMN #SaveNKRI