Kamis, 27 April 2017

Ketika Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah

Jum'at, 03 Maret 2017
Penulis : Moh. Ilyas
Email :ilyas92moh@gmail.com

Oleh: Moh Ilyas (*)


Hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, (KBBI, versi degital).

Hukum pada dasarnya merupakan serangkaian aturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam artian, manusia sebagai khalifah di jagat raya ini setiap aktifitasnya tidak terlepas dari adanya hukum atau aturan yang mengikatnya, hal itu yang menjadikan manusia dapat menjada sikap dan prilakunya dari keterkelinciran.

Hukum atau aturan tidak serta merta dibuat, melainkan dengan kesepakatan antar kalangan yang dilalui dengan musyawarah dan diskusi-diskusi.
Penetapannya pun juga tidak serta merta melainkan harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Walaupun ada, hukum yang bermula dari tradisi yang sudah mengental, tapi itu hanya berlaku didaerah tertentu saja.

Namun, substansinya sama yaitu sama-sama menjadi aturan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan individu atau kelompok lain.

Oleh sebab itu, hukum dibuat dan ditetapkan bukan untuk di langgar, melainkan untuk dijadikan pedoman dan ditaati, guna menciptakan solidaritas yang utuh kuat dan tidak berantakan satu sama lain.

Berkenaan dengan fungsi hukum, hukum bukan hanya berfungsi bagi tiap-tiap RASA (Ras, Agama, Suku, dan Antar golongan) saja, melainkan semua elemen mulai yang hidup di kolong jembatan sampai yang hidup di rumah-rumah berkolam.

Hukum tidak melihat bsebelah mata, dan hukum tidak pandang bulu. Sejatinya, andai kata manusia tidak membutuhkan kesejahteraan dan ketentraman buat apa hukum itu ditetapkan? Namun, kerena manusia mahluk Tuhan yang punya akal pikiran yang menjadi bekal dalam memilih dan memilah sesuatu, tentunya ia sangat mengharapkan kedaulatan dan ketentraman yang tidak goyah. Makanya, hukum dan aturan itulah yang benjadi pedoman dan acuan agar kedaulatan tersebut tetap kokoh.

Namun sayang, akhir-akhir ini kita semua dikagetkan dengan kabar berita yang sangat viral ditelinga kita yang sampai detik ini tidak kunjung selesai, yang hal itu berkenaan dengan hukum dan ketentuan yang tidak boleh tidak harus di tegakkan, yang nama berita itu sampai tersebar ke negeri seberang sehingga mengundang komentar dan sorotan banyak orang. Hal itu, bukanlah tontonan  yang baik ketika semua orang menyorot hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Sebagai pelaksana hukum yang taat dan baik, setidaknya hukum juga dilaksanakan  dengan baik tanpa harus saling menyalahkan satu sama lain. Sebab,sebaik apapun aturan yang dibuat jika tidak dilaksanakan dengan baik, maka jangan harap kedaulatan dan ketentraman itu dapat dicapai. Hal itu sebenarnya yang harus dipegang oleh seorang pelaksana hukum.

Dalam UUD 1945, pasal 36A bahwa lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, (versi MPR-RI, 2014).

Sebagai falsafah Negara, kita dapat mengartikan dan memhami bahwa semboyan itu menyimpan makna dan tujuan untuk selalu bersatu dalam sebuah perbedaan, bukan membedakan sebuah persatuan.

Wa’tashimuu bihablillahi jami’a… (QS. Ali Imran, 103). Menurut syaikh Jalalain, maksud dari potongan ayat tersebut ialah berpegang teguh terhadap Agama Allah yang tidak boleh cerai-berai, (Tafsir Jalalain, 58). Oleh karena itu, mari kita analisa kembali bahwa dalam suatu Agama akan dijumpai beberapa aturan dan hukum yang harus ditaati oleh setiap penganut Agama tersebut, yang mana aturan itu tentunya akan manjadikan penganutnya tetap dalam satu kesatuan.

Interpretasinya adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai falsafah Negara kita Indonesia, yang berorientasi terhadap kesatuan umat Negara di Indonesia pada khususnya. Sedangkan dari potongan Ayat 103 QS. Ali Imran itu adalah memberikan sebuah system ajaran terhadap umat di muka bumi ini agar selalu senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan.

Artinya, hukum dan aturan yang sudah ditetapkan bukan untuk menjadikan umat yang berbangsa dan bernegara bercerai-berai, yang saling menyorot satu sama lain. Hukum yang tidak ditegakkan akan membuat penganutnya menjadi enteng, lalai dalam melaksanakannya.

Hal itu, yang mengawali berubahnya bentuk dari kesetiaan menjadi penghianatan, sehingga hukum itu dipandang tumpul oleh sebagian banyak kalangan. Namun, apabila aturan itu dilaksanakan dengan baik tanpa meliahat sudut pandang yang berbeda, maka hukum itu tidak sia-sia dibuat dan ditetapkan, sehingga hukum itu menjadi tajam dalam segala sisi, dan akan menjadikan penganutnya gentar untuk melakukan suatu tindakan yang melenceng dari aturan tersebut. “Hukum itu dibuat bukan untuk dihianati, melainkan untuk ditaati”. Wallahu ta’ala a’lam bish showaab.

*Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab, Semester VIII STAIN Pamekasan