Selasa, 30 Mei 2017

Kegagalpahaman Peraturan MA No1 Tahun 1956

Selasa, 06 Desember 2016
Penulis : beritajatim
Email :beritajatim@gmail.com

Oleh: Pieter Hadjon, S.H., M.H.

Seringkali terjadi dan kita temui Laporan tindak pidana berkaitan dengan obyek tanah, proses penyidikannya ditangguhkan dengan alasan adanya ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 yang intinya menyatakan :

“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”,

Alih - alih menterjemahkan dengan benar aturan itu, malah Ketentuan itu menjadi dasar penyidik menangguhkan suatu proses penyidikan perkara pidana berkaitan dengan obyek tanah, Jelas Penyidik dalam hal ini telah  gagal paham atau salah menafsirkan ketentuan PERMA tersebut.

Padahal PERMA merupakan petunjuk yang dibuat Mahkamah Agung yang diperuntukan bagi pengadilan dan Para Hakim bukan untuk Penyidik.

PERMA No 1 Tahun 1956 dimaksud telah diperjelas dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 UU No. 14 Tahun 1970 dan "Prejudicieel Geschil" dimana telah meminta perhatian "Bahwa andaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim Pidana ini tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1956”.

Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 413 K/Kr/1980, tanggal 26 Agustus 1980, memuat kaidah hukum bahwa Hakim berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1956, “Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi”, dengan demikian Hakim Pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana.

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka dalam hal sedang ada proses perkara perdata, hal tersebut tidak mengurangi kewenangan Penyidik Polri untuk menerima laporan pidana dan menindak lanjutinya. Hal ini menyangkut Pemisahan Kewenangan yang diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang yakni kewenangan Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA atau SEMA, in casu PERMA No.1 Tahun1956, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (3) UU No 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (ex tunc) yang menyebutkan bahwa "Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna bagi Pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri, maupun dengan Surat Edaran".

Dari ketentuan tersebut, PERMA atau SEMA hanya mengatur internal Pengadilan dan Hakim , bukan atau tidak sampai ke Penyidik Polri, sedangkan pelaksanaan Tugas dan Wewenang Polri diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Harus dibedakan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat yang sama-sama belum memiliki sertipikat sebagai bukti hak atas tanah dengan sengketa tanah yg telah bersertipikat.

Obyek tanah yang belum bersertipikatterlebih dahalu harus dibuktikan siapa yg berhak atas tanah obyek sengketa berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara perdata.

Sedangkan obyek tanah yang telah bersertipikat telah mempunyai kepastian hukum yakni kepastian hak atas tanah dan kepastian surat ukur menyangkut letak dan batas-batas tanah sehingga tidak perlu menunggu putusan pengadilan tentang siapa yang berhak.

Berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) PP no 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa obyek tanah yang telah bersertipikat tidak dapat diragukan lagi tentang kebenaran subyek/pemilik dan obyek tanah yang tertera pada sertipikat.

Berdasarkan asas praesumptio iustae causa atau rechtmatig heid, setiap keputusan pejabat selalu harus dianggap sah (rechtmatig heid) sebelum ada pembatalan. Asas ini tersurat dan tersirat dalam ketentuan pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, yang menyatakan gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

Makna dari ketentuan tersebut adalah setiap keputusan pejabat in casu sertipikat hak atas tanah tidak serta merta batal atau status quo ketika proses gugatan berlangsung. Dengan kata lain sertipikat bukti hak atas tanah tetap berlaku sebagai bukti kepemilikan yang sah walaupun sedang dalam proses sengketa perdata di pengadilan.

Harus dipahami bahwa setiap gugatan keperdataan tentang sengketa tanah di pengadilan tidak selalu bermakna sebagai sengketa kepemilikan, bisa terjadi hanya sebagai “akal-akalan” untuk menunda penuntutan pidana.

Adanya gugatan keperdataan kemudian Penyidik serta merta melakukan penangguhan atas proses laporan ini, hal tersebut menunjukkan penyidik telah bertindak non-imparsial dan non-fairness, serta penyidik menyamakan dirinya dengan hakim pemeriksa perkara.

Sangat disayangkan jika Penyidik sebagai ujung tombak penegakan hukum di tingkat kepolisian tidak paham dan salah menerapkan Perma. Kegagalpahaman ini mestinya perlu dicermati supaya tdk menjadi sesat yang berkelanjutan. mungkin sosialisasi atau pendidikan yang memadai untuk para Penyidik supaya tidak seenaknya menerapkan peraturan terutama Perma .

Kesalahan penerapan Perma akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat proses penegakkan hukum di Negeri kita.

*) Advokat berkantor di Graha S.A. Office Building Lt. 3 Ruang 309, Jl. Raya Gubeng No. 19-21 Surabaya, Telp. (031) 5018790, Fax. (031) 5040295