Jum'at, 15 Desember 2017

Lanjutkan Reklamasi Bukti Pemerintah Peduli Investasi

Jum'at, 16 September 2016
Penulis : Sudjiyanto Kusumo
Email :sudjiyantokusumo@gmail.com

Akhirnya polemik reklamasi Teluk Jakarta menemui titik terang setelah sekian lama dihentikan lewat moratorium yang dikeluarkan pemerintah  untuk melakukan kajian ulang atas dampak dari pembentukan pulau buatan tersebut.

Setelah melewati kajian dari lintas Kementerian, akhirnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Penjaitan mengumumkan reklamasi tetap dilanjutkan. Menurutnya, segala sesuatu terkait pelaksanaan reklamasi tidak terdapat masalah setelah ia melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Atas dugaan yang menjadi kekhawatiran banyak pihak terhadap dampak reklamasi, menurut Menko Luhut semuanya sudah ada solusi untuk menjawab kekhawatiran tersebut. Sudah dapat dipastikan pemerintah telah melewati kajian serius hingga akhirnya memutuskan untuk menjalankan proyek milik Pemprov DKI ini.

Keputusan pemerintah ini tentu memiliki semangat positif dalam mendorong iklim investasi yang sehat. Sejatinya, penghentian sementara tersebut sempat menjadikan investor enggan berinvestasi karena tidak ada kepastian hukum bagi mereka dengan melihat kejadian nasib para pengembang reklamasi di Teluk Jakarta.

Padahal, para pengembang juga sudah memiliki kajian dampak lingkungan dan telah menghitung segala resiko dalam pelaksanaan proyek tersebut sesuai dengan kajian yang telah mereka miliki. Menurut informasi dari pemberitaan media, malah pengembang juga sudah memberikan kompensasi lewat pembangunan sarana dan prasaran umum sebagai kewajiban yang harus diberikan pada Pemprov DKI.

Namun sangat disayangkan, reaksi bernada negatif masih saja dilontarkan oleh berbagai pihak untuk menolak keputusan pemerintah tersebut. Padahal pemerintah juga sudah memikirkan nasib para nelayan yang terdampak dari pembangunan reklamasi dengan menyediakan tempat hunian dalam bentuk rusun untuk mereka tinggal.

Seharusnya semua pihak dapat melihat pembangunan reklamasi ini sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh DKI Jakarta. Selain sebagai satu kesatuan yang akan terintegrasi dengan Giant Sea Wall dalam rangka mengantisipasi banjir rob yang diakibatkan dari penurunan muka tanah.

Selain itu wacana tentang reklamasi bukan baru bergulir saat ini saja, sejak zaman orde baru sudah menjadi bahasan oleh pemerintah dalam mengantisipasi kebutuhan pembangunan dengan segala bentuk urgensinya. Hal itu dapat terlihat dengan jelas dengan keluarnya Kepres 52 Tahun 1995.

Lantas apalagi yang harus diributkan dengan teori ini itu yang tidak mendasar bagi kemajuan pembangunan. Marilah kita mulai belajar melihat kepentingan yang lebih besar untuk diprioritaskan, dan mencari solusi untuk mengakomodir kepentingan lainnya. Jika negara lain sudah banyak melakukan reklamasi dan terbukti sukses, artinya pembangunan seperti ini bukanlah pembangunan yang harus ditakutkan. [ted]