Jum'at, 20 Oktober 2017

Pandangan PKB tentang Pembantaian di Myanmar

Rohingya adalah Konflik Kepentingan Ekonomi

Minggu, 03 September 2017 16:04:42 WIB
Reporter : Ribut Wijoto
Rohingya adalah Konflik Kepentingan Ekonomi
Foto Ilustrasi

Surabaya (beritajatim.com) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI angkat bicara terkait peningkatan aksi kekejaman dan kebrutalan junta militer Myanmar atas etnis Rohingya di Myanmar yang menyita perhatian dunia Internasional. Bukan kali ini saja, militer Myanmar telah melakukan tindakan brutal terhadap etnis minoritas di wilayah Rakhine sejak beberapa tahun terakhir.

Demikian disampaikan Ketua FPKB DPR RI Hj Ida Fauziyah seperti dilansir laman resmi PBNU:

Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas aktif dan menjunjung harkat dan martabat kemanusiaan sesuai Pembukaan UUD 1945 dan sila kedua Pancasila, Fraksi PKB DPR RI menyampaikan sejumlah pernyataan resmi sebagai berikut.

1. FPKB DPR RI mengutuk keras tindakan kekerasan, penindasan dan pembunuhan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh militer dan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Kekerasan kemanusiaan tersebut telah menyebabkan ribuan orang tewas, puluhan ribu orang mengungsi, dan ribuan lainnya mengalami berbagai tindak kekerasan, pemerkosaan, dan lain-lain.

2. FPKB DPR RI menyerukan kepada pemerintah Myanmar dan junta militer untuk segera menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya. Jika tidak dihentikan, maka tindakan tersebut layak direkomendasikan untuk diproses sebagai kejahatan kemanusian di mahkamah international.

3. FPKB DPR RI menyerukan kepada pemerintah Myanmar dan berbagai negara lain yang memiliki kepentingan ekonomi di Myanmar untuk lebih menempatkan kepentingan kemanusiaan di atas kepentingan ekonomi dan penguasaan sumber daya alam. Hanya dengan mengedepankan harkat kemanusiaan, Myanmar dapat terhindar dari "kutukan sumber daya alam" yang mengorbankan rakyatnya.

4. FPKB DPR RI menegaskan bahwa tragedi kemanusiaan yang terjadi di Myanmar merupakan pertarungan geopolitik yang melibatkan kepentingan ekonomi. Untuk itu maka kami meminta kepada masyarakat Indonesia untuk tidak terpancing ke dalam konflik agama.

5. FPKB DPR RI mendesak kepada  pemerintah Indonesia, berdasarkan konstitusi, untuk mengambil tindakan yang tegas dan membangun diplomasi yang efektif untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan ini baik melalui PBB maupun ASEAN.

6. FPKB DPR RI mengecam sikap bungkam pemeluk agama mayoritas di Myanmar terhadap tindakan biadab pemerintahnya, terutama  penerima Nobel Perdamaian Aung San Sukyi yang terkesan membela aksi genosida tersebut. Untuk itu hadiah Nobel Perdamaian yang pernah diperolehnya layak untuk dicabut.

7. FPKB DPR RI mengajak semua komponen bangsa Indonesia dan dunia internasional untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan dalam rangka meringankan beban dan penderitaan saudara-saudara kita Rohingya. Diperlukan sinergi lintas-organisasi dan lintas-negara untuk melancarkan misi kemanusiaan bagi korban tragedi kemanusiaan Rohingya. [but]

Tag : rohingya

Komentar

?>