Rabu, 19 Desember 2018
Dibutuhkan Wartawan untuk wilayah Nganjuk Syarat: 1.Pendidikan S1 (semua jurusan) 2. Usia Maksimal 28 Tahun 3. Memiliki SIM C 4. Punya Pengalaman Jurnalistik 5. Punya Pengalaman Organisasi Kirim Lamaran dan CV ke beritajatim@gmail.com

Ini Modus Yang Dilakukan Dalam Korupsi Dana Desa

Selasa, 20 Nopember 2018 12:12:19 WIB
Reporter : Hendra Brata
Ini Modus Yang Dilakukan Dalam Korupsi Dana Desa

Jakarta (beritajatim.com) - Dalam hal dana desa, permainan anggaran dapat terjadi saat proses perencanaan maupun pencairan. Proses yang rawan tersebut misalnya, dapat terjadi di tingkat kecamatan.

Menurut Direktur Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (Yaspensel), Romo Benyamin Daud, hal ini dikarenakan camat memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Sehingga potensi penyunatan anggaran atau pemerasan dapat terjadi pada tahap tersebut. "Selain itu, pemerasan anggaran dapat juga dilakukan oleh instansi-instansi lain baik oleh Bupati maupun dinas yang berwenang," kata Romo Benyamin, Selasa (20/11/2018).

Dia menambahkan, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama dengan Yaspensel menggelar Sekolah Antikorupsi (SAKTI) untuk Aparatur Pemerintah Desa di Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan itu berhasil menghimpun pelbagai permasalahan seputar pengelolaan desa dan anggaran desa.

SAKTI Aparat Pemerintah Desa juga berhasil mengidentifikasi hal-hal yang dapat menjadi penyebab potensi korupsi penyelewengan anggaran desa, hambatan dalam pengelolaan anggaran desa beserta rekomendasi perbaikan tata keola dana desa yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan.

Romo Benyamin juga memaparkan, penyebab Korupsi Dana Desa diantaranya minimnya kompetensi aparat pemerintah desa, tidak adanya transparansi, kurang adanya pengawasan pemerintah, masyarakat, dan desa, maraknya penggelembungan (mark up) harga, adanya intervensi atasan, pelaksanaan kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan perencanaan, adanya kultur memberi barang/uang sebagai bentuk penghargaan/terima kasih, dan perencanaan sudah diatur sedemikian rupa (di-setting) oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD.

Selain itu juga disebabkan pengelolaan dana desa (DD) dan ADD tidak sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB), belanja tidak sesuai RAB, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menerima fee dari penyedia material, spesifikasi tidak sesuai, minimnya pengetahuan aparat desa dalam memahami aplikasi SisKeuDes, Nomenklatur kegiatan tidak/kurang sesuai dengan Permendesa tentang prioritas penggunaan DD, dan standarisasi harga barang dan jasa bervariatif antar desa. "Minimnya kesejahteraan aparat pemerintah desa dan belum terpenuhinya kesejahteraan operator atau aparatur desa juga jadi penyebab," kata Romo Benyamin. (hen/kun)

Komentar

?>