Jum'at, 14 Desember 2018
Dibutuhkan Wartawan untuk wilayah Nganjuk Syarat: 1.Pendidikan S1 (semua jurusan) 2. Usia Maksimal 28 Tahun 3. Memiliki SIM C 4. Punya Pengalaman Jurnalistik 5. Punya Pengalaman Organisasi Kirim Lamaran dan CV ke beritajatim@gmail.com

Kejaksaan Bidik Dugaan Korupsi Honor Perawat di Dinkes Malang

Kamis, 15 Nopember 2018 21:30:08 WIB
Reporter : Brama Yoga Kiswara
Kejaksaan Bidik Dugaan Korupsi Honor Perawat di Dinkes Malang

Malang (beritajatim.com) - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang  diam-diam sudah memeriksa 30  kepala puskesmas.

Pemeriksaan ini terkait dugaan penyimpangan honor perawat tahun 2015, pada Dinas Kesehatan, Kabupaten Malang.

Informasi yang digali beritajatim.com, dugaan penyimpangan anggaran untuk peningkatan kesehatan masyarakat tahun 2015 seharusnya untuk pembayaran honor perawat yang ada di Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes). Dari laporan masyarakat atas penyimpangan anggaran senilai Rp.4,7 milyar ini, kemudian ditindaklanjuti Kejaksaan.

Atas perintah surat dari Kajari Kabupaten Malang, Abd.Qohar, Seksi Intelijen Kejaksaan pun menurunkan tim. Hasil dari pengumpulan bahan dan keterangan atau Pulbaket Kejaksaan setempat sejak tanggal 31 Oktober 2018 lalu, sampai Kamis (15/11/2018) hari ini, Kejaksaan sudah memeriksa 30 kepala puskesmas di Kabupaten Malang.

“Benar mas, penyelidikan kami mulai sejak Oktober lalu. Sudah 30  kepala puskesmas dan 25 bendahara puskesmas yang kita mintai keterangan dalam kasus ini sesuai pengaduan dari masyarakat,” ungkap Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Heri Pranoto, Kamis (15/11/2018) pada beritajatim.com.

Salah satu Kepala Puskesmas di Kabupaten Malang membenarkan pemeriksaan oleh Kejaksaan setempat. “Iya mas, benar. Kalau materi pemeriksaan langsung ke Kejaksaan saja mas,” kata salah satu kepala Puskesmas yang meminta namanya dirahasiakan.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Ratih Maharani dihubungi terkait kasus tersebut melalui telepon mengaku masih ada rapat dan berdalih sibuk.


Penyelidikan dugaaan penyimpangan pada kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat, lanjut Kasi Intel Kejaksaan, berdasarkan pengaduan masyarakat.

"Dugaan penyimpangan yang dilaporkan adalah anggaran untuk pembayaran honor perawat Ponkesdes tahun 2015," beber Heri Pranoto.

Heri menegaskan, untuk hari ini pihaknya sudah memanggil 15 orang saksi dari kepala puskesmas untuk dimintai keterangan.  Pemeriksaan sejumlah saksi berguna sebagai mengumpulkan bukti permulaan. Apakah hasil pemeriksaan tersebut nantinya cukup untuk ditingkatkan menjadi penyidikan.

"Hasil pemeriksaan setiap tiga hari sekali akan kami lakukan evaluasi, apakah ada bukti baru," urai Heri.

Selain Kepala Puskesmas dan bendahara apakah ada saksi lain yang sudah diperiksa? Heri hanya tersenyum. "Nanti pasti ada," ucap mantan Kasi Intel Kejari Nganjuk ini.

Sebagai informasi, anggaran untuk pembayaran honor Perawat Ponkesdes, bersumber dari APBD Kabupaten Malang dan Pemprov Jawa Timur. Rinciannya 70 persen dari Pemprov Jatim, dan 30 persen dari APBD Kabupaten Malang. Nominalnya sebesar Rp 4,77 millar.

Anggaran tersebut seharusnya untuk membayar honor 390 perawat dan 3 dokter umum. Dimana satu Ponkesdes terdapat satu orang perawat. (yog/ted)

Komentar

?>