Senin, 19 Nopember 2018

Cegah Korupsi di Daerah, Ini Masukan KPK

Jum'at, 09 Nopember 2018 22:16:19 WIB
Reporter : Hendra Brata
Cegah Korupsi di Daerah, Ini Masukan KPK

Jakarta (beritajatim.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pertemuan antara KPK, Kemendagri dan Kemenpan RB terkait pending isu yaitu upaya memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pembicaraan tentang ini sudah cukup lama dan ada sedikit hambatan karenanya diundang kedua menteri hari ini.

"Concern dari KPK dan kemendagri sejak tahun lalu adalah tentang pencegahan korupsi di daerah yang salah satunya adalah penguatan dari APIP atau inspektorat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (9/11/2018).

Oleh karena itu, lanjut Febri, KPK dan kemendagri kemudian menulis surat kepada presiden pada Juli 2018. Di surat tersebut ada beberapa poin: yang pertama, soal independensi APIP, terkait pengangkatan dan pemberhentian yang dinilai perlu diubah.

Kedua, model penyampaian pelaporannya juga dinilai tidak efektif jika melalui Sekda. Laporan apapun itu, baik laporan audit, laporan investigastif. Ketiga, untuk menjaga independensinya maka inspektorat jangan di bawah Sekda. Karena pada prakteknya tidak efektif sama sekali.

"Keempat, persoalan kecukupan anggaran. Dan beberapa usulan lainnya terkait persoalan SDM inspektorat atau APIP," kata Febri.

Dia juga menambahkan, kedua menteri Mendagri dan Menpan RB hari ini memutuskan dan sepakat untuk menfinalkan revisi PP 18 tahun 2016 yang mengakomodir sejumlah rekomendasi dalam surat.

"Kedua menteri juga sudah memberikan arahan dan perintah kepada pejabat di bawahnya untuk menyelesaikannya dalam waktu satu bulan," ujar Kepala Biro Humas KPK. [hen/suf]

Tag : kpk

Komentar

?>