Kamis, 15 Nopember 2018

Prof Djoko: PPJB Belum Ada Pembayaran, Maka Jual Beli Batal Demi Hukum

Selasa, 23 Oktober 2018 14:52:39 WIB
Reporter : Nyuciek Asih
Prof Djoko: PPJB Belum Ada Pembayaran, Maka Jual Beli Batal Demi Hukum

Surabaya (beritajatim.com) - Kepala Senat Fakultas Hukum Prof Djoko Sukisno didatangkan sebagai ahli kenotariatan dalam sidang gugatan Wanprestasi (ingkar janji) yang diajukan Khuna'ah DKK melalui kuasa hukumnya Agus Mulyo and Partner, Selasa (23/10/2018).

Dalam sidang yang dipimpin hakim Maxi Sigarlaki ini, banyak hal diungkapkan Prof Djoko. Di awal persidangan, penggugat mengajukan pertanyaan apakah fungsi akta autentik dan akta notariil sama, menurut ahli kedua akta tersebut jelas beda fungsi yang mana akta autentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana tertuang dalam pasal 1870 KUHPerdata.

Ahli juga menjelaskan, akta autentik bisa dikatakan alat bukti yang sempurna apabila memuhi tiga kekuatan pembuktian yakni pembuktian lahir (luar), formil dan metreiil. " Sedangkan tujuan dibuatnya akta autentik ada tiga yakni untuk kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum," ujarnya

Dimana lanjut ahli, penjelasan ketiga tujuan tersebut dengan adanya kepastian hukum diantara para pihak dalam akta tersebut maka akan menjamin pula ketertiban dan perlindungan hukum, khususnya perlindungan para pihak dalam akta tersebut.

Sedangkan proses pembuatan akta autentik tersebut menurut ahli yang pertama adalah harus memenuhi syrat formil yang mana diatur dalam UU No 30 tahun 2004 dan UU No 2 tahun 2012, yang kedua substansi atau isi dari akta yang tidak bertentangan peraturan perundangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum. " Selain itu, isi akta tidak menimbulkan multi tafsir," imbuhnya.

Dan apabila syarat formil tersebut tidak dipenuhi maka bisa terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, sedangkan apabila substansi akta tidak sesuai maka dapat dimintakan pembatalan.

"Adanya akta namun melanggar persyaratan kedua tersebut maka menurut saya justeru menimbulkan kericuhan yang berakibat ada ketidaktertiban dan tidak adanya perlindungan hukum," imbuhnya.

Atas penjelasan ahli tersebut, penggugat kemudian menunjukkan di persidangan bukti berupa akta nomer 7 tertanggal 8 Juli 2013 yang dibuat notaris Andreas Albertus Andi Prayitno tentang perjanjian pengikatan jual beli, menurut ahli setelah mencermati isi dari akta tersebut ada dua pasal yang bertentangan yang mengakibatkan multi tafsir yaitu pasal 3 dan pasal 4.

Yang mana disebutkan dalam pasal 3 ditentukan harga dari objek PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) dan pasal tersebut menyatakan juga bahwa dari harga itu sudah dibayarkan lunas pada saat penandatanganan akta selanjutnya akta autentik PPJB dianggap pula sebagai kuitansi pembayaran.

Sedangkan pasal 4 mengatur tentang tata cara pembayaran yaitu jatuh tempo pembayatan dan akibat hukum apabila jatuh tempo tersebut belum terjadi pembayaran.

"Dua pasal tersebut jelas menimbulkan multi tafsir yang mana pasal 3 menyatakan PPJB tersebut sudah dibayar lunas sedangkan pasal 4 menyiratkan belum adanya pembayaran karena mengatur tentang jatuh tempo serta akibat hukum apabila tidak melakukan pembayaran. Jadi menurut saya, tujuan pembuatan akta autentik untuk memberi kepastian hukum tidak terpenuhi dan untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum tidak tercapai," ujar ahli.

Lebih lanjut ahli menyatakan, seorang notaris harus menolak apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak minta dibuatkan akta pemberian kuasa padahal belum dilakukan pembayaran. Apabila notaris tetap membuat akta pemberian kuasa maka notaris tersebut melanggar pasal 16 ayat 1 huruf a.

"Dan apabila akta pemberian kuasa tersebut tidak bisa ditarik kembali yang dipakai dasar hukum menjual objek tanah objek PPJB maka akta tersebut dikatakan kuasa mutlak yang dilarang Mendagri dan jual beli tersebut batal demi hukum, peralihan tanah dianggap tidak pernah terjadi dan tanah tetap menjadi hak dari pemilik," ujarnya. [uci/ted]

Tag : sengketa

Komentar

?>